Pemanggilan 4 Menteri ke Sidang Sengketa Pilpres Dinilai Tak Relevan
Kantor Staf Presiden (KSP) menghormati segala keputusan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilu atau PHPU, termasuk pemanggilan kepada empat menteri Kabinet Indonesia Maju untuk dimintai keterangan pada Jumat, 5 April mendatang.
"Hakim punya kewenangan, sepanjang itu proporsional," kata Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin di Kantor Staf Presiden pada Senin (1/4).
Kendati demikian, dia menganggap pemanggilan empat menteri ke forum sidang sengketa Pilpres tak relevan apabila ditujukan untuk memperoleh keterangan terkait penyaluran bantuan sosial selama masa kampanye pemilu.
"Orang bicara tentang sengketa Pemilu di MK, yang dimintai keterangan terkait bansos dari menteri dan presiden. Kan tidak ada relevansinya," ujarnya.
Dia beranggapan, proses perkara yang melibatkan penyaluran bansos oleh sejumlah menteri merupakan materi di luar urusan sidang sengketa pilpres.
"Memperkarakan pada kasus yang lain, bukan pada sengketa pemilu. Apa urusan bansos dengan pemilu, di MK kok bicara bansos, malu-maluin," kata Ngabalin.
