Hakim MK Tanya Risma: Mengapa Anda Tak Terlihat saat Pembagian Bansos
Ringkasan
- New Zealand menawarkan keindahan alam yang menakjubkan, mulai dari pegunungan hingga pantai, menjadikannya tujuan wisata seru bagi pencinta alam dan petualangan.
- Milford Sound, Queenstown, dan Rotorua merupakan beberapa destinasi wisata utama yang menyuguhkan pemandangan alam yang mengagumkan, kegiatan petualangan yang menantang, dan budaya Maori yang unik.
- Tongariro National Park, Auckland, dan Wellington juga memiliki pesona tersendiri, dengan keindahan vulkanik, kehidupan kota modern, dan seni serta budaya yang berlimpah.
Membuat ringkasan dengan AI Peran Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam pemberian bantuan sosial atau bansos belakangan ini menjadi sorotan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Hakim MK mempertanyakan mengapa peran Risma dalam pemberian bansos El Nino sangat kecil.
Sebagai informasi, pemberian BLT El Nino sebenarnya telah disepakati Risma dengan parlemen pada akhir 2023 lalu. Oleh sebab itu, Hakim MK bertanya mengapa Risma tak banyak terlihat dalam penyalurannya.
"Perannya agak minimalis, apa setelah raker dengan DPR membuat Ibu tidak nampak dalam pembagian bansos?" tanya Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P Foekh dalam sidang sengketa Pilpres di MK, Jakarta, Jumat (5/4).
Meski demikian, belum ada jawaban dari Risma. Mantan Wali Kota Surabaya itu dijadwalkan akan memberikan jawaban usai sidang diskors.
Sebelumnya, Risma mengaku Kementerian yang dipimpinnya tak berani mengusulkan anggaran Bantuan Langsung Tunal (BLT) El Nino. Penjelasan Risma disampaikan menjawab pertanyaan Ketua MK Suhartoyo soal usulan BLT El Nino.
"Kami enggak berani mengusulkan (anggaran El Nino), bapak Yang Mulia," kata Risma.
Risma mengatakan Kemensos tak tak berani mengusulkan karena tak mengetahui kondisi keuangan apakah memungkinan atau tidak. Ia pun mengatakan, hal itu pun terjadi untuk tahun-tahun sebelumnya.
Dalam penjelasan awal, Risma mengatakan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) El Nino disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Persetujuan telah diberikan pada akhir 2023 lalu.
"Ini disetujui DPR melalui kesimpulan rapat kerja Komisi VIII dengan Mensos pada Selasa, 7 November 2023," kata Risma.
Risma mengatakan pemberian bansos tak boleh terlambat karena masyarakat miskin perlu makan. "Sehingga kami sangat disiplin untuk tidak terlambat dalam menyalurkan," kata Risma.
Ia mengatakan sebanyak 98,5% belanja Kemensos diberikan untuk program bansos. Meski demikian, anggaran kementerian tersebut turun dari Rp 87,2 triliun pada 2023 menjadi Rp 79,2 triliun pada 2024.
"Ini karena BLT El Nino keluar dari bantuan di 2024," kata Risma.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
