Kwarnas Pramuka Minta Aturan Tak Wajib Ekskul Pramuka Dibatalkan
Membuat ringkasan dengan AI
Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka Budi Waseso (Buwas) mendorong pencabutan aturan yang menetapkan Pramuka tidak lagi menjadi ekstrakurikuler wajib di sekolah.
Ketentuan tersebut termuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.
Buwas mengatakan regulasi yang dirilis oleh Menteri Nadiem Makarim itu punya posisi lebih rendah dari ketentuan gerakan pramuka yang juga diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1988 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.
"Oleh sebab itu Peraturan Menteri itu menurut saya harus dicabut. Saya kira kita mengacu pada keputusan yang tertinggi," kata Buwas di Istana Merdeka Jakarta pada Jumat (5/4).
Dia mengatakan mendapat arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar terus melaksanakan pendidikan pembinaan karakter untuk generasi muda lewat gerakan pramuka. Buwas menilai, kegiatan pramuka di sekolah cenderung penting untuk penciptaan sikap bela negara. "Pak Presiden tadi bilang itu terus dikuatkan, dan saya kira dengan apa yang sekarang bergulir di Kementerian Pendidikan itu juga pasti mendapatkan perhatian dari Pak Presiden," ujar Buwas.
Lebih jauh, Buwas menambahkan dirinya telah berkomunikasi dengan Komisi X DPR untuk menangani persoalan yang ramai belakangan ini. Pensiunan Polri bintang tiga ini menegaskan bahwa status pramuka di sekolah merupakan kegiatan wajib, bukan ekstrakurikuler. "Prinsipnya pramuka itu bukan ekstrakurikuler, tapi wajib. Jadi saya kira keputusan menteri itu harus dibatalkan atau dicabut," kata Buwas.
Pada kesempatan serupa, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo mengatakan ada misinformasi yang beredar di masyarakat terkait status kegiatan pramuka di sekolah saat ini. Dia menegaskan, aktivitas pramuka tetap menjadi kegiatan wajib disediakan oleh sekolah. "Kami sudah koordinasi dengan Kemendikbud, jadi sepertinya ada miskomunikasi," kata Dito.
Lebih jauh, dia mengatakan bahwa pemerintah akan memasukan pramuka sebagai kurikuler Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka untuk meningkatkan minat mahasiswa untuk mengikuti pramuka. Ditto menambahkan, siswa maupun mahasiswa yang aktif ikut pramuka akan mendapatkan poin tambahan untuk mendongkrak nilai akademik. "Kalau Kampus Merdeka itu biasanya dalam bentuk SKS, kalau di sekolah dalam bentuk poin nilai," ujar Dito.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim merilis Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah. Ketentuan ini dianggap menetapkan Pramuka sebagai kegiatan yang tidak lagi menjadi ekstrakurikuler wajib di sekolah.
Dalam ketentuan terbaru, Nadiem menempatkan pramuka sebagai ekskul krida yang bisa dipilih siswa. Ekskul krida lainnya adalah Latihan Kepemimpinan Siswa (LKS), Palang Merah Remaja (PMR), Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra).
Pramuka sebelumnya menjadi salah satu ekstrakurikuler wajib yang harus diambil oleh siswa pendidikan dasar dan menengah. Ketentuan ini tertuang dalam Permendikbud Nomor 63 Tahun 2014. Dengan terbitnya aturan baru yang ditetapkan pada 25 Maret 2024, Pramuka tidak lagi menjadi kewajiban di sekolah.
