Pertanyaan MK ke Empat Menteri: Soroti Bansos hingga Kunker Jokowi
Membuat ringkasan dengan AI
Empat menteri telah memberikan keterangan dalam sidang sengketa pemilihan presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Hakim Konstitusi menanyakan perihal pemberian bantuan sosial (bansos) menjelang pencoblosan kepada menteri yang hadir.
Keempat menteri tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Salah satu alasan MK memanggil empat menteri tersebut karena para hakim telah memutuskan tak menghadirkan Presiden Joko Widodo untuk dimintai keterangan.
"Karena Presiden sebagau kepala negara simbol negara yang harus kita junjung tinggi, maka kita memanggil para pembantunya," kata Ketua MK Suhartoyo saat memulai pertanyaan kepada para menteri di MK, Jumat (5/4).
Sejumlah pertanyaan yang dilontarkan hakim antara lain mengenai penganggaran bansos el nino, peran Menteri Sosial Risma, hingga netralitas pemerintah.
Bahkan, hakim MK juga sempat mempertanyakan alasan Jokowi sering fokus membagikan bansos di Provinsi Jawa Tengah. "Ini yang berkaitan dengan kunjungan yang ada pendistribusian bansosnya," kata hakim MK Saldi Isra bertanya pada 4 menteri tersebut.
Berikut sejumlah pertanyaan Hakim MK kepada para menteri:
Alasan Beri Bansos Awal 2024
Hakim MK mempertanyakan pemerintah mengapa pemberian bansos diberikan pada awal 2024. Mereka juga bertanya kenapa bantuan dirapel selama empat bulan.
Suhartoyo mengatakan Januari dan Februari merupakan masa-masa yang beririsan dengan kampanye pemilihan presiden. Oleh sebab itu, ia mempertanyakan apakah ada kemungkinan bantuan diberikan secara bersamaan.
Menjawab pertanyaan itu, Airlangga Hartarto menyebut terdapat sejumlah pertimbangan dalam sejumlah rapel yang dilakukan dalam pembagian bansos. Salah satunya adalah efisiensi.
"Kalau satu kali efisiensi biayanya kan sama. Biaya distribusi di perbankan atau pos," katanya.
Ia mencontohkan pada September 2023 terdapat rapel lantaran adanya kenaikan BBM saat itu. Menurutnya masyarakat akan merasakan berat jika bansos tak dirapel.
Dana Operasional Jokowi
Dalam sidang tersebut, Hakim MK Saldi Isra mempertanyakan sumber dana kunjungan presiden dan dana bantuan kemasyarakatan dari presiden. Sri Mulyani lalu menjelaskan dana operasional dari APBN tahun ini mencapai Rp 138,3 miliar.
"Realisasi ini sampai dengan sekitar bulan Maret dan April adalah Rp 18,7 miliar atau 14%,” ujar Sri Mulyani.
Sri Mulyani mengatakan dana operasional presiden diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48 Tahun 2008 yang diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106 Tahun 2008. Sementara dana kemasyarakatan presiden diatur dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2020.
Risma Jarang Hadir Salurkan Bansos
Pertanyaan hakim juga diberikan kepada Mensos Risma. Hakim Daniel Yusmic P Foekh mempertanyakan mengapa mantan Wali Kota Surabaya itu kerap tak terlihar dalam agenda penyaluran bansos.
"Perannya agak minimalis, apa setelah raker dengan DPR membuat Ibu tidak nampak dalam pembagian bansos?" tanya Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P Foekh dalam sidang sengketa Pilpres di MK, Jakarta, Jumat (5/4).
Risma lalu memberikan penjelasan atas absennya dia dalam penyauran bansos. Ia mengaku baru akan turun tangan langsung jika penyaluran bansos mengalami permasalahan.
"Kalau ada perselisihan, baru saya turun. Itu pun saya mengajak perguruan tinggi," kata Risma.
Jokowi Kerap Kunjungi Jateng
Blusukan Jokowi ke Jawa Tengah juga sempat ditanyakan Hakim Konstitusi Saldi Isra. Saldi bahkan sempat menunjukkan sebuah peta dengan riwayat perjalanan Jokowi belakangan ini.
"Ini berkaitan dengan kunjungan yang ada pendistribusian bansosnya," kata Saldi bertanya pada 4 menteri tersebut.
Muhadjir dan Airlangga lalu menjelaskan alasan Jokowi kerap berkeliling Jateng. Muhadjir mengatakan, kemungkinan besar alasan Jokowi sering blusukan ke Jateng lantaran proyek straregis nasional (PSN).
Sedangkan Airlangga mengatakan, Jokowi kerap turun langsung melihat proses suatu program berjalan. Beberapa program yang dimaksud antara lain Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kartu Prakerja, hingga bantuan saat penanganan Covid-19.
"Bapak Presiden turun langsung di lapangan, dan beberapa tempat saya mendampingi beliau," kata Airlangga.
Efek Bansos ke Golkar
Hakim juga menyinggung kenaikan suara Partai Golkar di Pemilu 2024 yang diketuai oleh Airlangga. Hakim Konstitusi Arief Hidayat mempertanyakan potensi dampak bantuan sosial kepada kenaikan suara Golkar.
"Jadi partai yang naik pesat suaranya adalah Golkar. Nah ini yang mungkin nanti bisa direspons," kata Arief.
Mendapatkan pertanyaan tersebut, Airlangga enggan menjawab panjang karena hadir dalam sidang tersebut sebagai Menko bukan Ketua Umum Golkar. Kendati demikian, Airlangga menjelaskan bahwa tas bantuan sosial yang dibagikan tak berwarna kurning, warna yang identik dengan partai beringin.
"Ada satu yang bisa saya pastikan bahwa bansos itu bungkusannya tidak ada yang berwarna kuning," katanya.
Pencopotan Budi Waseso
Arief Hidayat juga mempertanyakan adanya pergantian Dirut Bulog dari Budi Waseso ke Bayu Krisnamurthi dalam waktu yang dianggap penting. Arief mempertanyakan hal tersebut karena Bulog ikut berperan dalam penyaluran bantuan sosial terutama pangan.
"Pada saat-saat kritis, Dirut Bulog Budi Waseso diganti, faktor apa yang jadi latar belakang?" kata Arief saat sidang PHPU di MK, Jakarta, Jumat (5/4).
Netralitas Menteri
Isu netralitas juga tak luput dari pertanyaan para hakim. Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur bertanya kepada Muhadjir dan Risma soal netralitas aparatur negara. Ridwan merujuk pada dalil pemohon dalam sidang sengketa pilpres.
"Dari kedua pemohon disebutkan dalilnya, yaitu adanya kegiatan aparatur negara dan menteri-menteri yang lekat khususnya dalam kegiatan kampanye," kata Ridwan.
Muhadjir mengatakan tak ada orang yang benar-benar netral dalam kebijakannya. "Kalau ada orang bilang netral, pasti 100% bohong," katanya.
Ia beralasan pada dasarnya manusia ditakdirkan memiliki preferensi tertentu. Meski demikian, sebagai pejabat publik, Muhadjir berjanji akan amanah termasuk soal pemberian bantuan sosial.
"Kami berusaha meminimalkan kemungkinan terjadinya eksternalitas negatif," kata Muhadjir.
