Jokowi Godok Investasi Tony Blair hingga Cina di IKN, Ini Proyeknya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi dan Mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair yang di Istana Merdeka, Jakarta pada Kamis (18/4).
Salah satu topik utama dari pertemuan itu adalah pembahasan rencana investasi Cina dan Tony Blair Institute for Global Change di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kabupaten Panajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Pertemuan terbatas itu juga turut dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Duta Besar Cina untuk Indonesia, Lu Kang dan Managing Director Asia Pacific Tony Blair Institute, Jalil Rasheed.
Bahlil mengatakan bahwa Tony Blair Institute akan menggandeng perusahaan energi asal Uni Emirat Arab (UEA) untuk membangun fasilitas pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di IKN berkapasitas 1,2 gigawatt peak (Gwp).
Bahlil mengatakan skema kerja sama pengadaan pembangkit setrum surya ini menggunkan skema business to business (B to B) antara perusahaan UEA, Tony Blair Institute dan PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN.
"Akan ada rencana pembangunan dari UEA berupa panel surya di IKN, detailnya sedang kami susun. Tapi ini difasilitasi oleh Tony Blair institute," kata Bahlil saat ditemui seusai pertemuan.
Kendati demikian, Bahlil belum memerinci ihwal besaran nilai investasi dan termin waktu pelaksanaan pembangunan proyek PLTS tersebut. Menurut dia, proyek tersebut masih berbentuk konsep atau kajian. "Ini proposalnya baru masuk," ujar Bahlil.
Guna mempercepat proses kajian, ujar Bahlil, Presiden Jokowi telah meminta pihak Otorita IKN untuk berkolborasi dengan satuan tugas investasi IKN. "Mereka akan berkolaborasi dengan PLN," kata Bahlil.
Lebih lanjut, Bahlil juga mengatakan ada rencana untuk mengembangkan bisnis carbon capture storage (CCS) maupun carbon capture utilization and storage (CCUS) di Indonesia. Bahlil bilang, implementasi teknologi tangkap karbon di lapangan migas di Indonesia merupakan langkah alternatif untuk menjaring pendatan negara.
