Jokowi Singgung Rendahnya Jumlah Dokter Spesialis: Ini Persoalan Besar
Buat ringkasan dengan AI
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluhkan kondisi rasio dokter Indonesia yang saat ini berada di posisi 147 dunia dengan nilai 0,47. Dia juga prihatin dengan kondisi dokter di dalam negeri yang masih terbatas.
"Dokter spesialis yang kurang. Ini persoalan besar kita," kata Jokowi saat memberikan sambutan Peresmian Pembukaan Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) tahun 2024 di ICE BSD Tangerang, Rabu (24/4).
Data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang dihimpun Index Mundi pada 2019 melaporkan bahwa Indonesia hanya memiliki 0,47 dokter per 1.000 penduduk. Rasio dokter Indonesia itu tergolong buruk, jauh di bawah standar WHO yang minimalnya 1 dokter per 1.000 penduduk.
Guna memperbaiki peringkat rasio ketersediaan dokter di Indonesia, Jokowi telah memberikan amanah kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk menerbitkan rencana induk kesehatan nasional paling lambat pada Agustus tahun ini.
Rencana induk kesehatan nasional itu nantinya bakal jadi pedoman pemerintah pusat dan daerah di tingkat provinsi, kabupaten/kota serta pihak wasta. Ketentuan itu bertujuan untuk menyatukan irama pembangunan fasilitas kesehatan secara terintegrasi dan menyeluruh.
Jokowi juga menyebut pentingnya digitalisasi pada sistem kesehatan nasional agar akses data pemerintah pusat dan daerah dapat terintegrasi. "Jangan berjalan sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri nantinya tidak akan menghasilkan apa pun," ujarnya.
Dia juga mendorong industri kesehatan nasional agar mengurangi impor terhadap barang-barang medis tertentu. Jokowi menyebut 90% bahan produksi farmasi domestik masih dipenuhi oleh bahan impor.
Selain bahan produksi, 52% ketersediaan alat kesehatan di Indonesia juga diisi oleh barang impor. "Untuk urusan hal kecil seperti jarum, ranjang tidur, alat infus, selang jangan impor. Harus bisa produksi sendiri," kata Jokowi.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut pihaknya tengah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. RPJMN itu ditujukan sebagai modal transformasi kesehatan yang melibatkan partisipasi dari 518 kabupaten/kota dan 38 provinisi.
Dia menjelaskan bahwa perencanaan terbaru ini akan lebih fokus kepada upaya memperbanyak dan meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan, terutama pada layanan tingkat pertama seperti Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).
"Karena dari dulu fokus kita lebih banyak mengurus dan mengobati orang sakit," kata Budi pada kesempatan yang sama.
