Dampak Erupsi Gunung Ruang, Jokowi Pindahkan 301 KK ke Wilayah Lain
Buat ringkasan dengan AI
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melangsungkan rapat terbatas terkait penanganan pengungsi erupsi Gunung Ruang di Istana Merdeka Jakarta pada Jumat (3/5). Dalam rapat, Jokowi memerintahkan untuk merelokasi seluruh 301 keluarga yang menghuni di Pulau Ruang.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan lokasi tempat pemindahan berada di Kabupaten Bolaang Mongodow Selatan, Sulawesi Utara.
Pemilihan lokasi tersebut karena memiliki kemiripan dengan daerah yang terkena dampak erupsi Gunung Ruang, seperti di Pulau Ruang dan Tagulandang, Kabupaten Kepulauan Sitaro.
Muhadjir menyebut Kabupaten Bolaang Mongodow Selatan punya topologi yang mendukung kegiatan perairan nelayan, perkebunan, dan pertanian. Adapun penyediaan lahan relokasi warga telah diatur oleh Gubernur Sulawesi Utara.
Sementara lahan untuk kegiatan perkebunan dan pertanian akan disiapkan dua kementerian, yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
"Ada arahan langkah cepat untuk penyelesaian permanen dalam kaitan erupsi Gunung Ruang ini. Presiden menyetujui relokasi seluruh penduduk yang ada di Pulau Ruang," kata Muhadhir saat ditemui usai rapat.
Muhadjir mengatakan ada 12 ribu warga yang mengungsi di tiga lokasi akibat erupsi Gunung Ruang. Tiga lokasi pengungsian itu berada di Manado, Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa.
Adapun pengadaan rumah relokasi untuk warga terdampak erupsi akan dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PURP). Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan rumah khusus bagi korban bencana itu akan dibangun dengan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat alias RISHA.
Teknologi itu pernah digunakan untuk pembangunan rumah korban bencana gempa bumi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Kementerian PUPR membangun rumah khusus di Desa Sirnagalih, Kecamatan Cilaku, dengan spesifikasi tipe 36 dan dibangun di atas lahan 75 meter persegi.
Dengan biaya Rp 150 juta per unit, rumah khusus tersebut mimiliki ruang keluarga, dua kamar tidur, kamar mandi dan dapur. Saat itu, Kementerian PUPR sanggup mendirikan 21 unit rumah dalam waktu 10 hari. "Bikin rumah yang biasa, seperti di Cianjur itu. Cepat bangunnya," ujar Basuki.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut dana pembangunan rumah khusus berasal dari dana siap pakai (DSP) dari dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB.
Selain itu, pendirian rumah relokasi juga berasal dari transfer pemerintah pusat ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). "Arahan Bapak Presiden agar DSP di BNPB itu disiapkan dan dapat digunakan," kata Suahasil.
Kementerian Keuangan juga mendapat arahan untuk menjalin komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sitaro agar kucuran dana APBD untuk pembangunan rumah khusus korban bencana erupsi Gunung Ruang segera cair. "Supaya dana-dana itu segera turun tanpa terkendala," ujar Suahasil.
Adapun sejumlah pejabat negara yang hadir dalam rapat terbatas kali ini adalah Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri ATR Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Selain itu, turut serta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Wamenkeu Suahasil Nazara, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Kepala Staf Angkat Udara Marsekal Tonny Harjono. Sementara itu, Menteri Sosial Tri Rismaharini menghadiri rapat secara daring.
