Jokowi Bersedia Usulkan Nama Calon Menteri untuk Kabinet Prabowo
Buat ringkasan dengan AI
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan respons positif terkait dorongan sejumlah pihak yang meminta dirinya mengajukan usulan nama-nama calon menteri kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Kendati demikian, Jokowi menegaskan bahwa penentuan komposisi menteri kabinet merupakan hak prerogatif presiden terpilih.
"Kabinet itu adalah 100% hak prerogatif presiden. Kalau usul-usul boleh, tapi itu hak penuh presiden terpilih," kata Jokowi di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Jumat (3/5).
Jokowi pun bersedia untuk memberikan beragam saran kepada Prabowo-Gibran terkait penyusunan menteri kabinet pemerintahan baru periode 2024-2019. "Kalau minta saran nggak apa-apa, tapi kalau tidak dimintai saran lalu ikut nimbrung, itu gak boleh," ujar Jokowi.
Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, mengatakan perumusan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran juga akan memperhitungkan nasihat Jokowi. Saran-saran Jokowi juga ditujunkan untuk memastikan masa transisi dari Pemerintahan Kabinet Indonesia Maju ke pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan mulus.
"Tentu para ketua umum partai politik berdiskusi dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran, dan meminta masukan Presiden Jokowi juga. Pak Jokowi tidak cawe-cawe, meski beliau tentu berkenan jika diminta masukan," kata Drajad lewat pesan singkat WhatsApp pada Jumat (3/5).
Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) itu menambahkan, upaya transisi fiskal sudah mulai berjalan dalam penyiapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBN) 2025. Transisi aspek fiskal ini cenderung penting untuk memastikan kelancaran keuangan dan kontinuitas operasional pemerintah yang mengalami perubahan dari satu periode keuangan ke periode berikutnya.
Jokowi juga sebelumnya mengaku siap berkontribusi untuk memuluskan proses transisi Pemerintahan Kabinet Indonesia Maju kepada Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Sikap ini menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh permohonan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon nomor urut 03 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
“Pemerintah mendukung proses transisi dari pemerintahan sekarang ke nanti pemerintahan baru. Akan kami siapkan sekarang,” kata Jokowi saat menyampaikan keterangan pers di Kabupaten Mamuju yang disiarkan oleh kanal Youtube Sekretariat Presiden seperti dikutip Kamis (25/4).
Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, mengatakan langkah Jokowi bertujuan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan yang telah berjalan sejak mantan Gubernur DKI Jakarta itu menjadi Presiden Indonesia pada 2014 lalu.Jokowi ingin stabilitas pemerintahan dan pembangunan tetap terjaga.
"Untuk mewujudkan Indonesia Maju yang telah diletakkan pondasinya oleh Presiden Jokowi," kata Ari lewat pesan singkat kepada wartawan, Kamis (25/4).
Ari melanjutkan presiden telah dengan tegas mengatakan akan mendukung dan menyiapkan masuknya program unggulan Prabowo-Gibran secara resmi dalam rencana kerja pemerintah. Program itu juga akan dimasukkan dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 2025.
"Termasuk yang bisa segera dieksekusi pasca 20 Oktober 2024, setelah presiden dan wakil presiden terpilih dilantik," ujar Ari.
