Jokowi Marahi Pemda karena Tak Optimalkan Proyek Infrastruktur Pusat
Membuat ringkasan dengan AI
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluhkan minimnya inisiatif pemerintah daerah (Pemda) dalam mendukung program kerja pemerintah pusat pada sektor pembangunan infrastruktur.
Jokowi menyebut sejumlah proyek pemerintah pusat kerap tak mendapat dukungan fasilitas lanjutan dari pemda. Dampaknya, benefit pembangunan fasilitas publik seringkali tidak dirasakan oleh masyarakat.
Jokowi menguraikan, keberadaan proyek bendungan yang digarap Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) belum secara optimal dirasakan oleh masyarakat. Ini karena Pemda yang tak menyediakan fasilitas pendukung seperti saluran irigasi.
"Tapi irigasi sekunder dan tersier sampai ke sawah tak dikerjakan, airnya tak sampai ke sawah yang kita miliki," kata Jokowi saat memberikan pengarahan Musrenbangnas Bappenas di Jakarta Convention Center (JCC) pada Senin (6/5).
Dia juga menyoroti rendahnya usaha pemda dalam membangun saluran air minum rumah tangga ke masyarakat karena kondisi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang lebih sering merugi.
"Waduk bukan hanya soal pertanian, tapi juga air baku. Yang sering terjadi pipa utamanya sudah selesai, tapi sambungan ke rumah tangganya belum," ujar Jokowi.
Selain waduk, Jokowi juga menyoroti minimnya inisiatif pemda dalam mengoptimalkan keberadaan pelabuhan dan bandara yang dikerjakan oleh Kementerian Perhubungan. Menurutnya, pemda seperti kehilangan semangat unutk membangun jalan dari pelabuhan atau bandara ke lokasi sentra pariwisata dan pusat kerajinan.
Jokowi menganggap keberadaan jalan yang terhubung ke pelabuhan dapat disambung ke sejumlah lokasi sentra ekonomi seperti pusat wisata, kuliner dan kerajian. Fasilitas jalan dianggap sebagai objek vital untuk meningkatkan taraf ekonomi daerah.
"Jalan ini mestinya dikerjakan daerah. Jalan ke pelabuhan itu meski pendek hanya 1 sampai 5 kilometer tidak dijalankan. Ini namanya tidak seirama," kata Jokowi.
Dia mendorong agar para kepala daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk lebih sensitif dalam menindaklanjuti proyek pemerintah.
"Kalau enggak sanggup, maka sampaikan ke pusat agar bisa geser ke provinsi yang lain," ujar Jokowi.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan pihaknya telah menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah, jangka panjang dan tahunan.
Dokumen tersebut merupakan instrumen kebijakan untuk menjamin keberlanjutan program dan rencana kerja pemerintah (RKP) pada 2025 mendatang. "Rancangan awal RKP tahun 2025 telah memuat agenda-agenda penting yang mengacu pada rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045," kata Suharso.
Dalam satu dekade terakhir, pemerintah telah membangun 5.834 kilometer jalan nasional, 2.049 jalan tol, 25 pelabuhan dan bandara baru serta 42 bendungan. Adapun Jokowi menargetkan pembangunan 61 bendungan plus 4.500 embung, dan 1,1 juta jaringan irigasi sampai akhir 2024.
