Mahfud Sentil Penambahan Menteri hingga Bagi-bagi Jabatan Usai Pilpres
Buat ringkasan dengan AI
Mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan cara berpolitik di Indonesia belakangan dalam kondisi yang tak bagus. Ia yang sebelumnya maju sebagai calon wakil presiden dalam konternaso pilpres 2024 menyinggung adanya budaya bagi-bagi jabatan dan penambahan kursi menteri tiap usai Pemilu digelar.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengatakan, seharusnya kondisi yang baik seperti itu. Ia menilai selama lima kali pemilu selalu terjadi perubahan nomenklatur kementerian dan lembaga yang diikuti dengan penambahan jumlah pejabat.
"Seharusnya tidak sampai ke situ politik itu. Ya sudahlah, menang, ya menang, lakukan sesuai dengan kembali ke yang profesional," kata Mahfud seperti dikutip Selasa (7/5).
Menurut Mahfud, seharusnya usai Pilpres digelar para tokoh lebih fokus pada upaya membangun bangsa. Ia pun menyatakan dirinya akan kembali ke dunia akademisi sebagai bentuk upaya menjaga hukum di Indonesia.
Mahfud mengatakan ia menjadi punggawa yang menjaga agar penegakan hukum tetap berjalan sebagaimana mestinya tak tidak dibelokkan kepentingan politik. Keinginan itu menurut Mahfud relevan dengan situasi yang saat ini berkembang,
“Cara kita berhukum saat ini sedang agak rusak. Ketika membuat UU lalu diselerakan dengan selera-selera elite yang punya kepentingan jangka pendek dan kepentingan kelompok kecil," kata Mahfud lagi.
Di sisi lain, ia mengatakan akan mengawal hukum dari sisi pengadilan. Menurutnya, penataan hukum di pengadilan dapat dilakukan dengan memberi pemahaman yang benar kepada para perangkat yang akan menyusun undang-undang dan regulasi.
“Berhukum itu ada di pembuatan hukum, kerja sehari-hari pemerintahan dan ada di pengadilan. Nah sekarang ini yang harus kita tata semua agar negara ini selamat," kata Mahfud.
Sebelumnya berkembang wacana penambahan sejumlah nomenklatur kementerian dan lembaga baru yang disiapkan pemerintahan Prabowo - Gibran. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman tidak menampik wacana itu. Ia bahkan mengatakan penambahan kementerian dan lembaga bisa saja dibutuhkan karena wilayah Indonesia yang luas.
