Jokowi Sasar 3 Sektor Prioritas untuk Percepatan Pembangunan di Papua
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas soal percepatan pembangunan Papua bersama sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu (8/5). Rapat tersebut menyepakati perlu adanya peningkatan laju mutu pendidikan, kesehatan dan keamanan di Papua.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Monoarfa, mengatakan pihaknya akan mengakselerasi dan meningkatkan program kesejahteraan di Papua. Kegiatan ini bakal dikerjakan bersama dengan Wakil Presiden Ma’ruf Amin selaku Ketua Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP).
“Secara bertahap kami lakukan semua pendekatan kesejahteraan, termasuk pendidikan, kesehatan yang anggarannya sudah kami masukkan ke dalam kementerian dan lembaga terkait,” kata Suharso saat ditemui seusai rapat.
Proyek percepatan pembangunan Papua sejatinya diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Pasal 3 mengamanatkan Badan Pengarah Papua evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua.
Suharso menambahkan, pemerintah juga menyoroti kondisi keamanan di Papua saat ini. “Untuk pendekatan keamanan juga kami berikan perhatian secara khusus karena untuk menjamin kedamaian di Papua,” ujarnya.
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo alias Tiko mengatakan bahwa rapat terbatas itu juga membahas anggaran untuk operasi khusus di Papua.
Hingga Maret 2023, pemerintah telah menyalurkan anggaran sebesar Rp 1.036 triliun untuk pembangunan Papua. Besaran pendanaan itu turut memperbaiki infrastruktur di Papua lewat pembangunan jalan Trans-Papua sepanjang 3.462 kilometer (km) dan jalan di perbatasan dengan jauh 1.098 km.
Pemerintah juga sudah membangun Jembatan Youtefa sepanjang 1,3 km di Jayapura dan peremajaan Bandara Domine Eduard Osok di Sorong.
Selain Suharso dan Tiko, para pejabat negara yang turut hadir dalam rapat tersebut adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Kepala Staf Umum TNI Letjen Bambang Ismawan, Kepala BIN Budi Gunawan dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
