BPK Rumuskan 3 Strategi untuk Efektivitas Audit BUMN
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merumuskan tiga strategi perubahan untuk meningkatkan efektivitas audit Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dengan strategi ini diharapkan BUMN dapat mencapai tujuannya secara optimal dan berkontribusi pada pembangunan nasional.
“Pertama adalah implementasi integrated audit approach untuk integrasi pemeriksaan kinerja dan kepatuhan yang fokus pada kebijakan, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan keuangan negara yang akuntabel,” kata Anggota VII BPK Slamet Edy Purnomo dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu (18/5).
Strategi kedua adalah pemeriksaan kinerja mandatori terintegrasi pada BUMN signifikan yang didukung oleh big data dan data analisa yang kuat. Ketiga yaitu peran aktif BPK dan sinergi dengan para pemangku kepentingan dalam mendorong penguatan fungsi tata kelola dan manajemen risiko yang dimulai dari Kementerian BUMN, Holding hingga BUMN.
Edy menekankan urgensi tata kelola dan manajemen risiko yang kuat bagi BUMN dalam mencapai tujuan strategis dan menghadapi berbagai tantangan. Menurut dia, BUMN harus mampu beradaptasi dengan isu-isu global seperti perubahan iklim dan menunjukkan kepedulian terhadap aspek environmental, social, and governance (ESG).
"Bagi BUMN di Indonesia, tentu hal tersebut juga harus menjadi perhatian yang seharusnya tidak berhenti di hal prosedural, namun juga memenuhinya secara substantif," ujarnya.
BPK juga menyoroti lima permasalahan yang dihadapi BUMN. Mulai dari konflik kepentingan, persaingan yang tidak sehat antar BUMN, bias penilaian kinerja, survival cost yang sangat tinggi, dan moral hazard yang tinggi. Tata kelola yang lemah dan moral hazard yang tinggi dinilai telah merusak strategi bisnis di lingkungan BUMN.
Edy pun mendorong BUMN mengadopsi praktik GRC (governance, risk, and compliance) yang telah diterapkan di industri perbankan. Masing-masing aspek ini diatur dengan peraturan dan ditambahkan aspek ESG menjadi environmental, social, governance, risk, and compliance (ESGRC).
Dalam laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2023, BPK menemukan 11 BUMN dan anak perusahaannya dengan permasalahan signifikan, di antaranya subholding gas PT Perusahaan Gas Negara Tbk, PT Waskita Karya Tbk, dan PT Bio Farma. Ada juga permasalahan PT PLN yang kehilangan pendapatan sebesar Rp 5,69 triliun.
Permasalahan ini terkait pemeriksaan yang dilakukan BPK, meliputi kegiatan pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi BUMN tahun 2017-2022.
