PDIP Ungkap Alasan Tak Undang Jokowi Ikuti Rakernas, Singgung Rekayasa
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan mengadakan Rapat Kerja Nasional atau Rakernas kelima pada 24 - 26 Mei. Berbeda dari rakernas tahun sebelumnya, PDIP dikabarkan tidak mengundang Presiden Joko Widodo pada rakernas kali ini.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto tidak memberi penjelasan rinci apakah Presiden Jokowi akan diundang. Namun, ia mengatakan PDIP memiliki kriteria sendiri dalam mengundang tokoh yang hadir dalam rakernas.
“Yang tentu diundang adalah mereka-mereka yang memiliki spirit di dalam menjaga demokrasi hukum, menegakkan negara hukum, menegakkan demokrasi yang berkedaulatan rakyat," ujarnya di DPP PDIP, Jakarta, Rabu (22/5).
Menurut Hasto, pelaksanaan rakernas dilakukan berdasarkan semangat reformasi melawan sisi gelap kekuasaan. Salah satu contoh sisi gelap yang ia maksud adalah Pemilu 2024 yang dianggap paling brutal.
“Itu terekam kuat dalam memori publik, dari apa yang disuarakan para tokoh-tokoh civil society, para guru besar, para ahli hukum dan para seniman bahkan budayawan yang menyimpulkan bahwa Pemilu 2024 merupakan Pemilu yang paling brutal dalam sejarah demokrasi Indonesia,” kata Hasto.
Ia kemudian menjelaskan kecurangan dalam pemilu 2024 sudah dimulai sejak awal. Hasto mengatakan telah terjadi rekayasa hukum di MK sehingga setelah Pemilu terjadi, tetap ada penolakan dari masyarakat. Menurut Hasto rekayasa itu terus berlanjut hingga ke pelaksanaan sidang Perselisihan Hasil Pemilu atau PHPU.
“Ada tiga hakim MK yang menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion. Ini pertama kali terjadi dalam sejarah PHPU Tanah Air,” ujar Hasto.
Selain mengungkit Pemilu 2024, Hasto mengucapkan partainya memiliki dasar sejarah yang kuat. Ia menyebut partai berlogo banteng ini terlibat dalam reformasi 1998 lalu. Atas dasar itu, PDIP menurut dia ingin tetap menegakkan demokrasi layaknya yang sudah dilakukan sejak 1998.
“Itu lah yang akan diundang PDIP di dalam Rakernas yang kelima,” katanya.
Jokowi Hormati Sikap PDIP
Keputusan PDIP tidak mengundang Presiden Jokowi ke Rakernas ke-V ini sudah direspon oleh Istana Kepresidenan. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan Presiden Jokowi senantiasa menghormati keputusan keputusan tersebut.
"Diundang atau tidak, Presiden selalu menghormati dan ucapkan terima kasih," kata Ari lewat pesan singkat kepada wartawan pada Jumat (17/5).
Adapun Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin pun mengatakan presiden menghargai keputusan internal PDIP. "Kalau PDIP punya kewenangan karena itu internal organisasi. Kami tidak ikut," ujar Ngabalin di Istana Merdeka Jakarta pada Jumat (17/5).
Hubungan Jokowi dan PDIP memanas sejak Pemilu lalu. Ini seiring putra sulung Presiden yakni Gibran Rakabuming Raka yang menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto. Sedangkan PDIP telah memiliki capres sendiri yakni Ganjar Pranowo yang berpasangan dengan Mahfud MD.
Gibran melaju usai gugatan soal batas usia cawapres dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK). Adapun hakim yang memimpin putusan tersebut adalah Ketua MK Anwar Usman yang juga paman Wali Kota Solo itu.
