Ganjar Sebut Arah Politik PDIP Akan Dipastikan saat Kongres
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) belum mengumumkan arah politik mereka dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V. Politisi PDIP Ganjar Pranowo mengatakan keputusan sikap politik akan disampaikan dalam Kongres berikutnya.
Meski demikian, Ganjar mengatakan sikap politik PDIP terhadap pemerintah mulai terlihat dalam poin rekomendasi hasil Rakernas. Total, ada 17 poin yang menjadi rekomendasi PDIP.
Sebagai informasi, Kongres VI PDIP baru akan digelar pada 2025, mundur dari jadwal yang ditetapkan yakni akhir 2024. PDIP beralasan ingin fokus pada pilkada sebelum menggelar Kongres.
"Saya kira itu juga menggambarkan sikap politik yang ada di PDI Perjuangan, meskipun nanti resminya Ketua Umum akan menyampaikan (di kongres partai)," kata Ganjar kepada wartawan usai pembacaan rekomendasi Rakernas V PDIP, Ancol, Jakarta, Minggu (26/5).
Salah satu poin rekomendasi dari Rakernas adalah arah partai diamanatkan kepada Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Kendati begitu, Ganjar mengaku arah politik akan disampaikan langsung Megawati dalam kongres PDIP.
"Tadi Ibu (Megawati) sampaikan, pasti akan disampaikan di kongres karena terkait dengan politik yang lebih besar," kata mantan calon presiden nomor urut 03 itu.
Meski begitu, Ganjar menekankan poin lain dari rekomendasi Rakernas, tentang sikap adil pemerintah terhadap partai di dalam dan di luar koalisi. Menurutnya, rekomendasi tersebut memuat tujuan yang untuk pembentukan regulasi ke depan.
Di sisi lain, mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyetujui sikap PDIP yang menganggap gelaran Pemilihan Umum (Pemilu) di tahun 2024 sebagai pesta demokrasi terburuk. Poin-poin dalam rekomendasi itu, kata Ganjar, menggambarkan sikap politik PDIP di pemerintahan mendatang.
Sebagaimana diketahui, Rakernas V PDIP menghasilkan 17 poin rekomendasi. Dalam rekomendasi itu, sikap politik PDIP diamanatkan pada Megawati, sejalan dengan Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga PDIP.
Rekomendasi Rakernas V PDIP juga menilai pentingnya fungsi kontrol dan penyeimbang dalam pemerintahan. Rapat tersebut merekomendasikan Fraksi PDIP untuk menyiapkan legislasi yang memperkuat kualitas demokrasi.
"Untuk mendorong perlakuan setara dan adil antara partai politik yang berada di dalam pemerintahan dan di luar pemerintahan," kata Ketua DPP PDIP Puan Maharani saat membacakan rekomendasi Rakernas V PDIP, Jakarta, Minggu (26/5).
