Nadiem Tunda Kenaikan UKT Perguruan Tinggi Usai Menghadap Jokowi
Ringkasan
- Indonesia menempatkan transisi energi sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional, membutuhkan kolaborasi internasional untuk mencapai ambitusi net-zero emission, dan memerlukan sekitar 1 US$ triliun yang tidak sepenuhnya dapat dipenuhi melalui APBN, memerlukan sumber pendanaan lain seperti investasi luar negeri.
- Melalui kerjasama internasional seperti KTT ASEAN-Australia dan Just Energy Transition Partnership (JETP), Indonesia mendapatkan dukungan pembiayaan untuk proyek transisi energi. Namun, terdapat risiko ketergantungan dari bantuan internasional yang bisa menciptakan ketegangan geopolitik dan memerlukan pengelolaan yang bijak dan transparan.
- Indonesia perlu mencapai keseimbangan antara kerjasama internasional dan kepentingan nasional melalui program hilirisasi minerba, meningkatkan iklim investasi untuk energi terbarukan, mengembangkan sumber daya manusia, mendukung inovasi domestik, dan mendiversifikasi sumber pendanaan untuk mengurangi risiko guncangan eksternal dan ketergantungan pada pendanaan asing.
Membuat ringkasan dengan AI Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim membatalkan kenaikan biaya uang kuliah tunggal (UKT) bagi seluruh perguruan tinggi negeri (PTN) tahun ini. Keputusan ini merupakan hasil keputusan sesuai Nadiem menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka Jakarta pada Senin (27/5).
“Kemarin kami juga sudah bertemu dengan para rektor dan kami telah mengambil keputusan untuk membatalkan kenaikan UKT tahun ini. Tahun ini tidak ada mahasiswa yang akan terdampak dengan kenaikan UKT,” kata Nadiem saat ditemui seusai pertemuan.
Nadiem mengatakan pihaknya akan tetap menindaklanjuti permintaan PTN yang mengajukan porsi kenaikan UKT tahun depan. “Kami akan mengevaluasi satu per satu permohonan perguruan tinggi untuk peningkatan UKT, tapi itu pun untuk tahun berikutnya,” ujar Nadiem.
Dia mengatakan penundaan pelaksanaan kenaikan UKT tahun ini merupakan sikap pemerintah yang menyerap aspirasi masyarakat. Menurut Nadiem, pemerintah ingin memastikan mekanisme penyesuaian biaya UKT harus mengutamakan asas keadilan. “Terima kasih kepada seluruh unsur masyarakat, mahasiswa, para rektor yang sudah memberikan kami berbagai macam masukkan,” kata Nadiem.
Sebelumnya, Nadiem juga mengatakan akan mengevaluasi UKT saat bertemu dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Selasa (21/5). Kepada anggota dewan, ia mengatakan kenaikan UKT di PTN hanya berlaku bagi mahasiswa baru.
Nadiem juga mengatakan kenaikan UKT tak akan berdampak besar bagi mahasiswa dengan status ekonomi lemah. Hal itu lantaran kenaikan hanya berlaku untuk kelompok mahasiswa dari keluarga mampu.
