Jokowi Ajak Wali Kota Patungan Bangun Kereta Otonom Tanpa Rel
Buat ringkasan dengan AI
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak para walikota untuk berpartisipasi dalam pembangunan proyek kereta otonom tanpa rel atau yang dikenal sebagai Autonomous Rail Transit (ART) di wilayah pemerintahan masing-masing. Jokowi pun menawarkan mekanisme pendanaan campuran dengan komposisi 50% dana APBD dan 50% APBN.
Jokowi menyampaikan hal tersebut saat memberikan sambutan pembukaan Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) ke-XVIII 2024 di Balikpapan, Kalimantan Timur pada Selasa (4/6). Adapun pemerintah akan melakukan uji coba proyek ART Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kabupaten Panajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada Agustus 2024.
Menurut Jokowi ART merupakan transportasi ramah lingkungan karena menggunakan tenaga baterai. Jokowi menyebut dana investasi pengadaan ART cenderung lebih terjangkau ketimbang biaya pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta dan proyek kereta cepat Whoosh Jakarta-Bandung serta Light Rail Transit (LRT) Jabodebek produksi PT INKA.
Pemerintah mengeluarkan dana Rp 1,1 - Rp 2,3 triliun untuk tiap kilometer (km) pembangunan MRT Jakarta, kereta cepat Whoosh sekira Rp 780 miliar per km dan LRT Jabodebek senilai Rp 600 miliar per km.
"ART tidak pakai rel tapi pakai magnet. Bisa 1 sampai 3 gerbong, nah ini jauh lebih murah. Nanti kalau ada APBD memiliki kemampuan, tolong hubungi Pak menteri perhubungan. Bisa bagi dua, 50% APBD dan 50% APBN," kata Jokowi sebagaimana disiarkan dalam kanal Youtube Sekretariat Presiden.
Jokowi menilai pengadaan ART merupakan salah satu solusi untuk mengatasi kemacetan di masa depan. Dia memprediksi 70% penduduk Indonesia pada tahun 2045 akan tinggal di wilayah perkotaan.
"Karena kalau tidak, 10 sampai 20 tahun yang akan datang semua kota akan macet. Gak percaya? Mari kita lihat nanti kalau kota-kota gak siapkan diri mengenai transportasi massalnya," ujar Jokowi lagi.
Pada forum tersebut, Mantan Walikota Solo itu sempat melemparkan pertanyaan kepada sejumlah pimpinan daerah, termasuk Walikota Balikpapan, Walikota Medan, Walikota Bandung, dan Walikota Surabaya. Dalam sesi tanya jawab tersebut, Jokowi menerima tanggapan bahwa kemacetan sering terjadi di keempat kota tersebut.
