Survei KIC: Anies, Wahidin dan Edy Rahmayadi Tertinggal di Pilkada

Survei terbaru yang dirilis Katadata Insight Center (KIC) menemukan persepsi tingkat keterpilihan mantan gubernur Jakarta, Banten dan Sumatera Utara tertinggal di pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024. Dalam survei persepsi publik yang digelar pada 3-9 Mei 2024, KIC menemukan elektabilitas Anies Baswedan, Wahidin Alin dan Edy Rahmayadi tertinggal dari calon lain. 

Manager KIC Satria Triputra mengatakan di Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mendominasi persepsi publik dengan 33.2%. Selanjutnya di Pilkada Banten nama Airin Rachmi Diany memimpin dengan 32.8%. Adapun di Sumatera Utara, pamor Edy Rahmayadi dikalahkan Muhammad Bobby Afif Nasution dengan persepsi 42.1%.

Pengukuran persepsi publik ini dilakukan melalui survei Katadata Insight Center (KIC) dengan melibatkan total 7.864 responden yang berasal dari 8 provinsi. Selain tiga provinsi tersebut survei juga dilakukan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Barat, dan Sulawesi Selatan. 

“Berbeda dengan di Jakarta, Banten dan Sumatera Utara, para mantan gubernur dan satu petahana di lima provinsi itu dianggap paling cocok untuk kembali menjabat,” ujar Satria dalam rilis hasil survei “Persepsi Publik Terhadap Pilkada di 8 Provinsi” yang dikutip Kamis (6/6). 

Merujuk hasil survei Katadata Insight Center, di Jawa Barat, Ridwan Kamil dipersepsikan paling pantas oleh 39.5% responden survei. Adapun Taj Yasin Maimoen di Jawa Tengah mendapat 20.4%), dan Khofifah Indar Parawansa di Jawa Timur dipersepsikan positif oleh 43.3%. 

Selanjutnya KIC menemukan Andi Sudirman Sulaiman di Sulawesi Selatan dinilai pantas menjadi gubernur oleh 23.8% responden. Selanjutnya Mahyeldi Ansharullah yang masih berstatus petahana di Sumatera Barat Barat dipersepsikan 38.3%.

“Temuan tersebut sejalan dengan kepuasan kinerja gubernur, para mantan atau petahana yang dinilai paling pantas menjadi gubernur lagi memiliki nilai kepuasan di atas 80%. Namun, di tiga provinsi tersebut nilai kepuasan mereka di rentang 50-60%,” kata Satria.  

Selain persepsi terhadap calon gubernur dan kinerja gubernur, hasil survei memperlihatkan bahwa masih ada sebagian publik yang belum mengetahui pelaksanaan Pilkada 2024. Sebanyak 18.3% responden menjawab bahwa pilkada akan berlangsung pada 27 September dan 19.0% menjawab 27 Oktober. Sedangkan 62.6% menjawab benar: 27 November. Dalam hal penggunaan hak pilih, sebanyak 93.4% responden akan mencoblos. Hanya sebagian kecil yaitu 6.6% yang tidak akan mencoblos.

Satria mengatakan, survei online pilkada di delapan provinsi yang digelar KIC bertujuan menggali persepsi publik mengenai Pilkada 2024 yang akan datang. Menurutnya, delapan provinsi tersebut dianggap strategis karena biasanya kepemimpinan nasional berasal dari provinsi-provinsi tersebut.

Selain itu, jumlah DPT di delapan provinsi tersebut termasuk yang paling besar sehingga kemenangan pilkada di daerah tersebut dianggap mengamankan kemenangan pilpres yang sudah diraih. 

Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan pilkada menjadi ujung tombak bagi masyarakat menentukan arah pembangunan. Titi berharap tidak ada calon tunggal pada Pilkada agar demokrasi bisa berjalan dengan baik. Ia pun berharap Bawaslu bisa bekerja lebih optimal dalam mengawasi politik uang. 

“Jangan sampai ada mahar politik pada pilkada sehingga tidak muncul pragmatisme,” ujar Titi. 

Titi pun menyorot pelaksanaan pilkada yang akan digelar di tengah proses pemilu dan pilpres 2024 yang belum selesai. Saat ini di sejumlah wilayah masih ada proses pemilu ulang sebagai tindak lanjut dari putusan MK.