Top News: Alasan Muhammadiyah Tarik Dana di BSI, KPK Bidik TelkomSigma
Organisasi keagamaan Muhammadiyah memutuskan untuk memindahkan dana mereka yang tersimpan di Bank Syariah Indonesia (BRI), ke beberapa bank non-BUMN. Bank tersebut di antaranya Bank Syariah Bukopin, Bank Mega Syariah, dan Bank Muamalat.
Tindakan ini merupakan bagian dari konsolidasi keuangan di dalam lingkup Amal Usaha Muhammadiyah.
Ormas ini melihat keputusan pengalihan dana ke bank-bank syariah lain perlu, untuk mengurangi risiko konsentrasi dana di satu bank. Selain itu, menciptakan persaingan sehat di antara bank-bank syariah.
Keputusan Muhammadiyah untuk memindahkan dana mereka dari BSI menjadi salah satu artikel terpopuler Katadata.co.id. Artikel ini menjadi bagian dari Top News Katadata.co.id.
Selain itu, ketahui juga bagaimana Menteri Keuangan Sri Mulyani menyinggung pajak tinggi di negara-negara Nordik supaya bisa kuliah gratis, serta KPK yang tengah mengusut kasus dugaan korupsi terkait anak usaha Telkom.
Berikut Top News Katadata.co.id:
1. Ada Risiko, Muhammadiyah Alihkan Simpanan dari BSI ke Bank Syariah Ini
Organisasi masyarakat (ormas) keagamaan Muhammadiyah akan memindahkan dananya ke sejumlah bank non pelat merah dari sebelumnya PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS).
Melansir pengumuman Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang diterbitkan pada 30 Mei 2024, pihaknya menunjuk Bank Syariah Bukopin, Bank Mega Syariah, Bank Muamalat, hingga bank-bank syariah daerah.
Pengumuman ini ditandatangani oleh Ketua PP Muhammadiyah Agung Danarto dan Sekretaris PP Muhammadiyah Muhammad Sayuti dengan memo yakni konsolidasi dana.
Ketua PP Muhammadiyah Agung Danarto mengatakan, penunjukkan sejumlah bank tersehut untuk menindaklanjuti pertemuan bersama PP Muhammadiyah dan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) mengenai konsolidasi keuangan di lingkungan AUM.
2. Papan Pemantauan Khusus FCA Buat Investor Resah, Dirut BEI: No Comment
Bursa Efek Indonesia (BEI) enggan berkomentar perihal Papan Pemantauan Khusus (PPK) dengan skema Full Call Auction (FCA) yang belakangan ini terus menjadi sorotan dan membuat resah pelaku pasar.
Direktur Utama BEI Iman Rachman mengatakan hal tersebut sudah berada di peraturan teknisnya.“No comment, ini lagi (acara) syariah, astagfirullah,” kata Iman, kepada wartawan usai paparan acara Sharia Investment Week (SIW) 2024 bertajuk “Insights into Action: Optimizing Investment in Islamic Capital Market” di Main Hall BEI, Jakarta, Kamis (6/6).
Kegundahan investor terungkap dari pesan yang mereka sampaikan melalui kiriman karangan bunga kepada otoritas bursa agar meninjau aturan itu. Berdasarkan pantauan Katadata.co.id pada Kamis (30/5), misalnya, terdapat dua karangan bunga di lobby BEI.
Karangan bunga tersebut berasal dari Dayat Subagja dan keluarga yang tertulis “Rest in peace kebijakan Full Call Auction BEI." Karangan bunga lainnya dengan pengirim Devin Hutapea dan kawan-kawannya bertuliskan, “Yth. Pimpinan BEI, tolong ubah Full Call Auction enggak kondusif buat market”.
3. Disinggung Sri Mulyani, Berapa Pajak Negara Nordik agar Kuliah Gratis?
Negara Nordik ramai menjadi pembahasan dalam beberapa hari terakhir setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani menanggapi banyak celetukan yang meminta agar biaya pendidikan tinggi di Indonesia bisa gratis seperti di negara Nordik.
Namun biaya pendidikan di Nordik tidak bisa disebut gratis. Karena pada dasarnya orang tua membayar biaya pendidikan anak-anak mereka melalui pajak penghasilan (PPh) yang lebih tinggi dibandingkan di Indonesia.
Sri Mulyani menyebut, pajak penghasilan di negara Nordik bisa mencapai 70%. Sementara pajak penghasilan di Indonesia berkisar antara 5%-30%
"Emang anak itu tidak bisa bayar, yang bayar itu orang tuanya. Pajaknya bisa mencapai 65%-70% dari pendapatan mereka," kata Sri Mulyani dalam Seminar Nasional Jesuit Indonesia di Jakarta, Kamis (30/5).
Dia mendapatkan informasi itu dari koleganya yang tinggal di Finlandia bahwa masyarakat di sana tidak keberatan dengan pajak tinggi selama negara menyediakan berbagai layanan sosial.
4. KPK Usut Korupsi TelkomSigma, Telkom Group Tegaskan Ikuti Proses Hukum
PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) buka suara atas dugaan kasus korupsi pengadaan barang dan jasa yang melibatkan anak usaha perusahaannya, PT Sigma Cipta Caraka yang saat ini diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
VP Corporate Communication Telkom Andri Herawan Sasoko mengatakan, perusahaan akan menjalin dan mendukung penuh atas pemeriksaan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk atas dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa.
Pemeriksaan KPK merupakan lanjutan dari hasil audit investigasi Telkom. "Ini merupakan langkah good corporate governance dan kami hormati hukum yang berlaku," kata Andri kepada wartawan di Jakarta, Kamis (6/6).
Andri menjelaskan hingga saat ini KPK masih mengusut oknum-oknum yang diduga melakukan korupsi tersebut.
Menurut informasi yang tersebar luas, dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa fiktif ini mencapai ratusan miliar rupiah.
Namun demikian, Telkom Indonesia belum dapat memberikan secara detail besaran kerugian yang ditaksir dari dugaan korupsi tersebut. Andri menyebut perusahaan masih menunggu pemeriksaan secara menyeluruh atas masalah ini.
5. Telkomsel Rilis Wi-Fi 7, Internet 28 Kali Lebih Cepat dari Starlink
Telkomsel secara resmi menyelesaikan validasi teknologi Wi-Fi 7 pertama di Indonesia. Kecepatan internet disebut 10 Giga bit per detik atau Gbps atau 28 kali lebih cepat ketimbang Starlink 360 Mbps alias Mega bit per detik ketika dicoba oleh warganet di Bandung Barat.
Peresmian Wi-Fi 7 dilakukan oleh Telkomsel bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika alias Kominfo.
Dalam uji coba dengan spesifikasi perangkat jenis Low Power Indoor atau LPI, fungsionalitas dan kapabilitas Wi-Fi 7 menunjukkan kinerja dan stabilitas yang dapat meningkatkan pengalaman jaringan secara signifikan dan melampaui ekspektasi.
"Bersama dengan stakeholder, salah satunya Telkomsel, kami akan terus berupaya menghadirkan perkembangan evolusi teknologi terbaru di Indonesia agar dapat terus meningkatkan pengalaman mengakses internet," kata Direktur Penataan Sumber Daya Direktorat Jenderal SDPPI Kominfo Denny Setiawan dalam keterangan pers, Kamis (6/6).
Vice President Technology Strategy and Consumer Product Innovation Telkomsel Ronald Limoa menambahkan, langkah nyata dalam konvergensi teknologi dengan validasi Wi-Fi 7 sejalan dengan semangat dan visi strategis Telkomsel untuk menjadi penyedia layanan telekomunikasi terdepan di regional.
