SYL Surati Jokowi, Minta Jadi Saksi Meringankan di Persidangan
Ringkasan
- Geng hacker Brain Cipher Ransomware meretas Pusat Data Nasional Sementara 2 Surabaya, mengkritik keamanan siber Indonesia dan mengimbau pemerintah untuk meningkatkan anggaran keamanan serta merekrut ahli IT berkualifikasi.
- Kementerian Keuangan mengalokasikan Rp 700 miliar untuk Pusat Data Nasional dari total anggaran Rp 4,9 triliun untuk Kominfo, dengan fokus pada pembangunan infrastruktur siber dan data cadangan di tengah tingginya risiko serangan siber.
- Kominfo meminta penambahan anggaran sebesar Rp 20,11 triliun untuk tahun 2025 guna mendukung transformasi digital nasional, sementara pagu anggaran BSSN untuk Tahun Anggaran 2024 naik 21% menjadi Rp 771,77 miliar untuk meningkatkan keamanan dan ketahanan siber Indonesia.
Membuat ringkasan dengan AI Mantan menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang tengah terjerat perkara dugaan gratifikasi dan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia meminta Jokowi bersedia menjadi saksi meringankan atau a de charge di persidangan yang tengah bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.
“Yang jelas saksi a de charge (meringankan) mungkin sekitar dua kali tapi secara resmi kami juga sudah bersurat kepada Bapak Presiden (Jokowi),” kata pengacara SYL Djamaludin Koedoeboen di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (7/6).
Selain Jokowi, Djamal mengungkapkan SYL juga mengajukan permohonan pada Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Surat yang sama juga disampaikan pada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk menjadi saksi.
Djamal mengatakan, kliennya merupakan pembantu Presiden saat permasalahan yang menjeratnya mulai terendus pada masa pandemi Covid-19. “Kami lihat di persidangan itu bahwa ada hak diskresi dari presiden maupun juga menteri terkait dengan keadaan tertentu,” kata Djamal.
Djamal mengatakan, Jokowi merupakan penanggungjawab tertinggi program-program kementan dalam rangka mendukung kesejahteraan masyarakat dan menjaga keseimbangan pangan nasional sehingga dapat menjadi saksi di persidangan. Dalam perkara ini, SYL didakwa melakukan pemerasan serta menerima gratifikasi dengan total Rp 44,5 miliar di Kementan dalam rentang waktu 2020 hingga 2023.
Pemerasan diduga dilakukan bersama Kasdi Subagyono selaku Sekretaris Jenderal Kementan periode 2021-2023 serta Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan 2023, Muhammad Hatta. Dalam perkara itu Kasdi dan Muhammad Hatta menjadi koordinator pengumpulan uang dari para pejabat eselon I dan jajarannya, antara lain untuk membayarkan kebutuhan pribadi SYL.
Adapun SYL dalam beberapa kesempatan membantah adanya upaya pemerasan saat ia menjabat Mentan. Ia mengatakan segala sesuatu akan dijelaskan dan dibuktikan di persidangan.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
