Majelis Rakyat Papua Minta Jokowi Bangun Istana Presiden di Jayapura
Buat ringkasan dengan AI
Majelis Rakyat Papua atau MRP menyampaikan usulan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mendirikan Istana Kepresidenan di Ibukota Provinsi Papua, Jayapura. MRP merupakan lembaga Daerah Otonomi Khusus Provinsi Papua,
Ketua MRP Provinsi Papua Nerlince Wamuar mengatakan proposal tersebut telah disampaikan kepada Jokowi sejak 12 September 20019. Menurut Nerlince, pembangunan Istana Kepresidenan di Jayapura dapat memperpendek rentang kendali antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Papua.
Pembangunan istana negara juga dianggap dapat mempermudah masyarakat Papua ketika ingin menyampaikan aspirasi ke pemerintah pusat. “Kalau ada istana presiden di Jayapura, kami tidak perlu datang ke Jakarta,” kata Nerlince di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu (12/6).
Kedatangan Nerlince juga didampingi oleh 5 ketua MPR se-Papua. Mereka adalah Ketua MRP Provinsi Papua Barat Judson Waprak, Ketua MRP Provinsi Papua Selatan Damianus Katayu, Ketua MRP Provinsi Papua Tengah Agustinus Anggaibak, Ketua MRP Provinsi Papua Pegunungan Agus Nikilik Huby dan Ketua MRP Provinsi Papua Barat Daya Alfons Kambu.
Pada 2019 lalu, Presiden Jokowi menyebut pembangunan Istana Presiden di Papua terbentur pada persoalan ketersediaan lahan. Jokowi sempat menanyakan kepada perwakilan tokoh Papua yang menyatakan bahwa di Jayapura terdapat lahan yang siap digunakan untuk pembangunan istana.
“Mengenai Istana Presiden. Ini yang di sana (Papua) itu yang sulit kan tanahnya. Ini tanahnya tadi sudah disediakan? Benar? Sepuluh hektare gratis?” tanya Jokowi saat menerima 61 tokoh Papua dan Papua Barat di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa (10/11).
Abisai Rollo, salah seorang tokoh masyarakat Papua yang juga Ketua DPRD Kota Jayapura menyampaikan aspirasi para tokoh Papua yang hadir menyatakan kesiapannya untuk menyumbangkan tanah yang dibutuhkan untuk pembangunan tersebut.
Ia menuturkan bahwa masyarakat Papua ingin agar ke depan Presiden tak hanya dapat berkantor di Kalimantan setelah pemindahan ibu kota, tapi juga berkantor di Papua.
