Politisi PDIP Soal PDN Bobol: Kecelakaan atau Kebodohan Nasional?
Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDIP, TB Hasanuddin, mengkritik Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN atas peretasan di Pusat Data Nasional Sementara I di Surabaya. Ia mengatakan, hal ini sudah sering terjadi.
“Ini sebetulnya kecelakaan atau kebodohan nasional ya? Prihatin, hampir lima tahun bekerja sama mitra terutama dengan BSSN dan selalu melaporkan ada serangan,” kata Hasan dalam rapat kerja dengan Menkominfo dan Komisi I DPR RI, Kamis (27/6).
Hasan kemudian mengutip Laporan Lanskap Keamanan Siber Indonesia 2023 yang diterbitkan BSSN. Dalam laporan itu, tertulis 1.011.029 insiden peretasan terjadi di sepanjang 2023.
“Tetapi tidak ada tindakan-tindakan yang komprehensif, terus-terusan saja begitu. Apakah kita hanya akan melaporkan insiden itu atau melakukan upaya supaya insiden itu tidak terjadi?” tanya Hasan.
Kritik serupa datang dari Anggota Komisi I DPR Fraksi PKS, Sukamta. Ia mengibaratkan peretasan PDN seperti penumpang yang menitipkan barang di loker. Saat barang itu hilang, penyedia justru menyalahkan penumpang.
“Kita perlu bekerja lebih keras, karena soal data center ini matter of cyber national security. Tetangga kita di Singapura ada kebocoran sedikit, keamanan nasional,” kata Sukamta.
Pemerintah sendiri mengaku tak mampu memulihkan data yang terdampak serangan ransomware di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2. Saat ini, sistem PDNS 2 sudah diisolasi dan tidak dapat diakses, sehingga tidak dapat disalahgunakan.
Direktur Network dan IT Solution Telkom Herlan Wijanarko mengatakan, pihaknya berusaha menangani serangan ransomware dengan bekerja sama bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Bareskrim Polri.
Tercatat hanya 44 instansi pemerintah yang datanya terselamatkan karena memiliki cadangan. Sementara, data dari 238 instansi disebutkan tidak dapat dipulihkan, karena tidak memiliki data cadangan atau datanya hilang.
