Top News: Bea Masuk Impor Barang Cina Naik 200%, Bahaya Peretasan PDN

Pemerintah berencana memberlakukan tarif bea masuk hingga 200 persen, untuk barang impor dari Cina. Kebijakan ini merupakan respons terhadap persoalan perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat.

Perang dagang kedua negara telah menyebabkan Cina mengalami kelebihan produksi karena negara-negara barat menolak produk mereka. Pemerintah khawatir kondisi ini akan membuat Cina membanjiri pasar Indonesia dengan produk mereka seperti pakaian, baja, dan tekstil.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengaku pemerintah telah menyadari efek perang dagang Cina dan AS ini sejak 2022. Pemerintah pun merespons dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 pada 2023, untuk memperketat arus barang masuk dari luar negeri.

Aturan ini dibuat demi melindungi produk dan industri dalam negeri, termasuk UMKM yang terancam akibat membanjirnya barang produksi dari Cina.

Rencana pemerintah untuk mengenakan bea masuk produk Cina hingga dua kali lipat menjadi salah satu artikel Top News Katadata.co.id pada akhir pekan ini. Selain itu, ketahui juga dampak dan risiko peretasan terhadap Pusat Data Nasional, serta investor asing yang kompak jual saham BRI hingga Goto.

Berikut Top News Katadata.co.id:

1. Impor Barang dari Cina Akan Kena Bea Masuk Hingga 200%

Pemerintah akan menetapkan bea masuk terhadap barang-barang impor dari Cina. Tarif bea masuk barang impor asal Cina ini bisa mencapai 200 persen.

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan penerapan bea masuk ini untuk menyikapi persoalan perang dagang antara Negeri Tirai Bambu itu dengan Amerika Serikat (AS).

Perang dagang Cina dan AS menyebabkan terjadinya kelebihan produksi atau "over capacity" dan "over supply" di Cina, karena negara-negara barat menolak produk mereka. Sehingga produk-produk Cina akan membanjiri Indonesia, termasuk pakaian, baja, tekstil, dan lain sebagainya.

"Dalam satu hari dua hari ini, mudah-mudahan sudah selesai permendagnya. Jika sudah selesai maka dikenakan apa yang kita sebut sebagai bea masuk, kita pakai tarif sebagai jalan keluar untuk perlindungan atas barang-barang yang deras masuk ke sini," ujar Zulkifli, di Bandung, Jawa Barat, seperti dikutip Antara, Sabtu (29/6).

2. Bahaya Pusat Data Nasional Diretas, Berdampak pada Ekonomi hingga TNI

Pusat Data Nasional (PDN) yang diretas bisa menimbulkan dampak berbahaya pada berbagai sektor. Peretasan tersebut bahkan dikawatirkan dapat membocorkan keamanan, seperti data TNI dan Polri.

Anggota Komisi I DPR, Sukamta Mantamiharja, mengatakan PDN sangat karena di dalamnya memuat berbagai data dari 282 kementrian, lembaga, dan pemerintah daerah. Pusat Data Nasional memuat data banyak objek vital negara.

"Ini artinya apa? PDN ini seperti brankas yang di dalamnya berisi emas batangan murni 24 karat dan berlian 100 karat," kata Sukamta pada diskusi "Polemik Trijaya: Pusat data Bocor, Siapa yang Teledor?" yang ditayangkan di Youtube, Sabtu (29/6).

Dia mengatakan, bobolnya PDN tersebut ibarat Indonesia kalah dalam perang siber. Banyak sektor yang terdampak oleh peretasan PDN tersebt seperti sosial, ekonomi-keuangan, sumber daya negara, kesehatan, bahkan keamanan dan pertahanan.

Data tersebut bukan hanya sekedar angka,namun juga perilaku budaya. Sukamta mengatakan, data tersebut bisa diakuisisi oleh pihak atau negara lain. Hal itu termasuk data TNI dan Polri, seperti intalasi penting TNI.

3. Ditjen Imigrasi Sudah Minta Back Up Data PDN ke Kominfo Sejak April

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengaku sudah meminta back up atau pencadangan data pada Pusat Data Nasional (PDN) ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sejak April 2024.

Ada sekitar 800 data yang telah diminta Ditjen Imigrasi untuk dicadangkan oleh Kominfo. "File kami itu ada 800, yang secara PDN ada back up-nya itu 200. Nah, bulan April kita menyurati Kominfo untuk meminta back up, dibuatkan replikanya," ujar Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim dalam konferensi pers di kawasan Pakubuwono, Jakarta, Jumat (28/6).

Namun, permintaan Ditjen Imigrasi ini tidak direspons oleh Kementerian Kominfo. Akhirnya, Silmy meminta jajaran Imigrasi untuk tetap memperbarui secara berkala lewat pencadangan internal Pusat Data Keimigrasian (Pusdakim).

Alasan Ditjen Imigrasi meminta pencadangan data pada PDN yang dikelola Kominfo mengacu hasil pemeriksaan sebelumnya. Setelah diperiksa, ternyata Ditjen Imigrasi tidak menemukan data cadangan yang seharusnya dikelola PDN.

"Kami baru tahu itu beberapa waktu setelah mengirim surat. Asumsi kami PDN menyediakan mirror. Seandainya punya mirror juga menaruhnya di mana? Karena yang di PDN itu masih sementara," kata Silmy.

4. Investor Asing Kompak Jual Saham BBRI hingga GOTO, Borong BBCA

Investor asing kompak melego sejumlah saham perusahaan sepanjang perdagangan bursa periode 24–28 Juni 2024.

Selama pekan ini, investor asing terpantau paling banyak menjual saham dua emiten perbankan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) dan PT Bank Mandiri Tbk (BMRI).

Data perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat nilai penjualan oleh investor asing terhadap saham BBRI sebesar Rp 1,2 triliun. Kemudian investor asing juga menjual saham BMRI sebesar Rp 373,9 miliar.

Lalu diikuti oleh emiten orang terkaya nomor satu RI Prajogo Pangestu, yakni PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN). Saham BREN dilego asing sebanyak 145,5 miliar. Investor asing juga menjual saham emiten teknologi GOTO, sebesar Rp 75,7 miliar.

Di samping itu, PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) sepanjang minggu ini menduduki posisi pertama yang marak diborong. Asing memborong saham perbankan raksasa iu sebanyak Rp 1,2 triliun.

Kemudian asing juga mengincar saham PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN) yang dibeli asing sebesar Rp 408,8 miliar.

5. BMKG: Sebagian Wilayah Indonesia Memasuki Musim Kemarau

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian wilayah Indonesia memasuki musim kemarau mulai periode 28 Juni hingga 4 Juli 2024.

Beberapa wilayah yang akan memasuki musim kemarau tersebut di antaranya Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Maluku, Papua, dan Papua Selatan.

Delapan provinsi dengan populasi terbanyak di Indonesia itu menambah jumlah kawasan yang telah beralih ke musim kemarau.

"Adapun daerah lain yang telah memasuki musim kemarau antara lain Bali, Nusa Tenggara Barat, dan juga Nusa Tenggara Timur," kata Prakirawan BMKG Yuni Maharani dalam akun Instagram BMKG, seperti dikutip Antara, Sabtu (29/6).

Berdasarkan sistem monitoring cuaca BMKG, terpantau potensi kawasan yang sangat mudah terbakar dalam sepekan ke depan, seperti di sebagian besar Sumatera, sebagian besar Jawa-Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan papua bagian selatan.

BMKG mengimbau masyarakat di wilayah setempat untuk tidak membakar sampah ataupun membuang puntung pada tempatnya untuk menghindari terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

BMKG juga mengimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi kekeringan meteorologis yang merupakan kondisi anomali iklim dalam bentuk berkurangnya curah hujan dalam jangka waktu bulanan, musiman, bahkan durasi waktu yang panjang.