Respons Serangan ke PDN, Jokowi Minta Back Up Seluruh Data Nasional
Ringkasan
- Presiden Joko Widodo merespons serangan siber ke Pusat Data Nasional Sementara dengan memerintahkan kementerian dan lembaga untuk melakukan pencadangan data guna menghindari kekagetan jika kejadian serupa terulang.
- Perintah untuk audit tata kelola PDN dikeluarkan setelah serangan ransomware oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, namun belum ditentukan berapa banyak instansi yang akan diaudit karena belum pernah dilakukan audit sebelumnya.
- Pemerintah melalui BSSN dan Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mengidentifikasi sebanyak 211 instansi yang terdampak oleh insiden serangan siber, menunjukkan skala dampak yang luas dari serangan tersebut.
Membuat ringkasan dengan AI Presiden Joko Widodo angkat bicara soal serangan siber ke Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). Jokowi memerintahkan seluruh kementerian dan lembaga menyiapkan pencadangan aliasn back up data.
Ia mengatakan telah menggelar evaluasi soal serangan ransomware. Oleh sebab itu, solusi telah disiapkan agar kejadian serupa tak terulang lagi.
"Back up semua data nasional kita sehingga kalau ada kejadian, kita tidak terkaget-kaget," kata Jokowi di Karawang New Industry City (KNIC), Jawa Barat pada Rabu, (3/7).
Jokowi mengatakan serangan ini tak hanya terjadi di Indonesia. Oleh sebab itu ia meminta semua pihak untuk bersiap. "Ini juga terjadi di negara-negara lain," katanya.
Jokowi sebelumnya memerintahkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk mengaudit tata kelola PDN. Perintah itu keluar setelah terjadinya serangan siber ransomware.
Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan belum bisa menyebutkan ada berapa banyak instansi yang akan diaudit terkait serangan siber ini. Namun, ia menyebut selama ini memang belum pernah dilakukan audit tata kelola maupun finansial PDN.
Ia pun menjelaskan sejauh ini tidak mengetahui seberapa besar dampak serangan siber ini terhadap berbagai instansi pemerintahan. "Aku enggak tahu dampaknya, wong belum diaudit. Kita kan kalau belum diaudit nggak ngomong-ngomong dulu," kata Yusuf Ateh di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (3/7).
Pada Senin (24/6), pemerintah melalui Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Kementerian Komunikasi dan Informatika mengidentifikasi sebanyak 211 instansi yang terdampak insiden serangan siber PDNS 2.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
