Alasan Tim Pakar Prabowo Pilih Makan Siang Gratis Dibanding IKN
Buat ringkasan dengan AI
Anggota Dewan Pakar Tim Kemenangan Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, Soedradjad Djiwandono, menjelaskan sikapnya yang memilih program makan siang gratis dibandingkan melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Program makan siang gratis yang diubah namanya menjadi Program Makan Bergizi Gratis mendapat anggaran Rp 71 triliun dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2025.
Soedradjad membandingkan kedua program tersebut dari sudut pandang dirinya sebagai ekonom. "Sebagai seorang ekonom yang enggak bisa bohong dalam soal ini saya mengatakan ya saya memilih yang makan siang bergizi karena saya tahu bahwa itu akan bisa dilaksanakan segera," kata kata Soedradjad dalam Mid Year Banking & Economic Outlook 2024 yang diadakan Infobank, dikutip Jumat (5/7).
Kakak ipar Prabowo itu mengatakan tim ekonomi pemerintahan baru sudah menyiapkan detail pelaksanaan program makan siang gratis. "Kita sudah memperhitungkan secara rinci biayanya. Siapa yang akan menerima dan seterusnya," kata dia.
Sedangkan mengenai program pemindahan ibu kota negara (IKN), menurutnya, perkiraan biayanya belum terlalu jelas. "Air bersih saja belum ada, jadi pembiayaannya jelas luar biasa besarnya," kata dia.
Soedradjad menekankan perbandingannya ini bukan berarti dirinya anti atau menolak rencana pemindahan ibu kota. "Siapa saya mau menggagalkan suatu program yang demikian besar," kata dia.
Soedradjad menyatakan ia menerima banyak cacian karena pilihannya itu. Sebelumnya ia pernah mengutarakan sikapnya dalam wawancara dengan Kompas TV.
"Mereka bilang seolah-olah saya akan memisahkan antara Prabowo dengan Pak
Joko Widodo," kata dia.
Mantan Gubernur Bank Indonesia itu mengatakan bila ingin berjalan program pemindahan ibu kota baru perlu direncanakan dengan matang. "Saya enggak pernah tidak setuju dengan pemindahan, hanya mestinya dipikirkan secara matang," kata Soedradjad.
Soedradjad mencontohkan keberhasilan Malaysia yang memindahkan ibu kota dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Ibu kota baru itu berjarak 25 kilometer dari Kuala Lumpur. "Suatu hasil yang bagus sekali," kata dia.
Sebaliknya dia mencontohkan Kamboja yang gagal memindahkan ibu kota karena berada di tengah hutan. "Sudah dibangun sejumlah gedung tapi orangnya enggak ada yang mau pindah, pegawainya aja enggak mau, apalagi yang lain. Kita tidak mau dong semacam itu," kata dia.
Sebelumnya, Badan Anggaran (Banggar) DPR menyetujui anggaran Program Makan Bergizi Gratis Rp 71 triliun dalam RAPBN 2025. Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah berpandangan jumlah tersebut tidak mengganggu fiskal dan masih masuk akal.
Said mengatakan beban untuk bantuan sosial, subsidi, dan kompensasi selama ini hampir Rp 500 triliun. "Bahkan pernah kita mencapai Rp 540 triliun dan kini sekitar Rp 570 triliun, menurut saya masih make sense dan tidak mengganggu fiskal kita," kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/6).
Banggar yakin pemerintahan Prabowo Subianto memperhatikan fiskal dalam negeri. Di sisi lain, ia menyatakan nominal anggaran itu sesuai harapan Banggar yang tak menyentuh nilai ratusan triliun rupiah.
"Isu yang berkembang semakin dahsyat seakan-akan di 2025 itu langsung Rp 430 triliun, itu menurut hemat saya, saya yakin bapak Prabowo pun akan menghitung secara cermat tentang fiskal kita," kata dia.
