Jokowi Respons Opini WTP Laporan Keuangan Pemerintah: Bukan Prestasi
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini wajar tanpa pengecualian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023. Ini merupakan opini WTP kedelapan terhadap LKPP sejak 2016.
Meski demikian, Presiden Joko Widodo mengatakan capaian ini bukan prestasi, namun kewajiban pemerintah. Jokowi mengingatkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus bertanggung jawab.
"WTP bukan prestasi, tapi kewajiban kita semua. Ini uang rakyat, uang negara, harus merasa tiap tahun pasti diaudit," kata Jokowi pada acara penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun Anggaran 2023 di Jakarta, Senin (8/7) dikutip dari Antara.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mecapai 5,11% perlu disyukuri. Hal ini karena dunia tengah mengalami gejolak.
"Patut disyukuri, ekonomi dan politik Indonesia sangat stabil," katanya.
Jokowi juga berharap BPK mendukung transisi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Jokowi mengatakan dukungan diperlukan untuk menjaga keberlanjutan.
"Saya mengharapkan dukungan BPK dan seluruh komponen bangsa untuk mendukung peralihan pemerintahan ini agar berjalan dengan baik," kata Jokowi
LKPP 2023 merupakan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023. LKPP terdiri dari satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan 84 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL).
“BPK mengapresiasi pemerintah yang berkomitmen menguatkan pondasi akuntabilitas dalam mengelola tata kelola keuangan negara sebagai landasan kuat pemerintahan selanjutnya,” kata Kepala BPK Isma Yatun.
