Jokowi Sentil Kepala Daerah yang Tak Tahu Angka Inflasi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan pembukaan apat kerja nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau Apkasi XVI 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) pada Rabu (10/7).
Pada forum tersebut, Jokowi menyoroti adanya sejumlah Bupati yang tak mengerti soal tingkat inflasi wilayah administrasi masing-masing. Menurut Jokowi, pemahaman para Bupati mengenai tingkat inflasi daerah merupakan salah satu instrumen untuk menekan harga kebutuhan pokok.
Dia mendorong para bupati untuk lebih aktif untuk mencari informasi kepada Bank Indonesia dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TIPD) mengenai rasio inflasi di wilayahnya.
"Bupatinya pasti saya tanya, inflasinya berapa bulan kemarin. Kalau saya yang tanya, tidak bisa jawab. Mohon maaf, masih ada satu dua yang seperti itu," kata Jokowi saat memberikan sambutan peresmian pembukaan Rakernas Apkasi XVI.
Lebih jauh, Jokowi juga meminta para bupati untuk lebih peka terhadap kondisi harga kebutuhan pangan pokok seperti beras, bawang merah, cabai dan bawang putih. Menurutnya, lima komoditas tersebut punya fluktuasi harga yang lebih mencolok ketimbang bahan pangan lainnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga memberikan arahan kepada para bupati hadir untuk lebih mengembangkan potensi daerah terutama pada sektor pariwisata, industri, pangan dan energi. Dia juga menuntut bupati untuk menggencarkan penggunaan teknologi dalam layanan kepada masyarakat.
Jokowi pun mendesak para bupati untuk menggencarkan serapan anggaran daerah untuk penggunaan produk dalam negeri. Ini karena serapan anggaran untuk produk domestik di level pemerintah kabupaten/kota masih berada di angka 41%.
"Ini masih kecil. Artinya selain itu berarti produk-produk impor, yang dapat manfaat adalah negara lain. Ini perlu saya ingatkan, beli produk-produk kita sendiri," ujarnya.
Jokowi menjelaskan, penggunaan alokasi anggaran daerah untuk pengadaan barang dalam negeri turut mendukung perekonomian nasional. Dia pun turut prihatin dengan kondisi saat ini karena penerimaan negara dari Pajak, PNBP, royalti dan dividen yang dikumpulkan oleh negara belum optimal.
"Mengumpulkan anggarannya itu sangat sulit sekali. Jadi gunakan 100% untuk pengadaan barang dan jasa itu produk-produk dalam negeri," kata Jokowi.
Di sisi lain, Jokowi memberikan apresiasi kepada para kepala daerah tingkat kabupaten atau Bupati yang turut berkontribusi dalam pembangunan wilayah selama lima tahun terakhir.
Jokowi mengatakan periode lima tahun kebelakang merupakan masa sulit yang penuh tantangan karena ada Pandemi Covid-19 dan konflik bersenjata di Ukraina dan Palestina. Kondisi tersebut memunculkan krisis ekonomi global yang dipicu kenaikan harga minyak dan pangan.
"Ini menjadi pengalaman kita bersama-sama, betapa kita semakin matang, semakin dewasa, semakin pintar kita mengelola daerah, kabupaten, provinsi, negara, keuangannya, mengambil kebijakannya, mengelola anggaran," kata Jokowi.
Ia menambahkan, kebijakan yang diambil oleh pemerintah belakangan juga mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi 5,11% di triwulan pertama tahun ini. Dia juga mengatakan pemerintah sanggup mengendalikan inflasi di angka 2,5% pada Juni ini.
"Sangat sulit sekarang ini negara-negara bertahan dengan pertumbuhan di atas 5%. Ini berkat bapak ibu sekalian yang selalu rapat dengan Mendagri setiap hari Senin," ujar Jokowi.
