Gerindra Nilai Jokowi Layak Pimpin DPA Era Prabowo, Ini Alasannya
Ringkasan
- Indonesia, sebagai negara demokrasi terbesar di dunia dengan dasar Pancasila, menghadapi tantangan demokrasi karena heterogenitas dan kompleksitas identitas sosial masyarakatnya, yang menyebabkan pentingnya literasi politik dan pengetahuan untuk menghindari penyalahgunaan kebebasan berpendapat yang dapat memicu konflik sosial-politik.
- Sejak era reformasi, Indonesia mengalami peningkatan kebebasan pers dan ekspresi, namun dihadapkan pada dilema seperti penyalahgunaan kebebasan berpendapat dan munculnya konflik berbasis perbedaan agama dan budaya, serta kekhawatiran mengenai supremasi hukum dan minimnya partisipasi publik dalam pembuatan undang-undang yang menunjukkan kelemahan sistem demokrasi.
- Demokrasi di Indonesia ditandai dengan pentingnya pemilu yang adil, kebebasan pers, pemberian kewenangan kepada rakyat, pemisahan kekuasaan, serta perlindungan HAM, dengan tantangan utama berupa menjaga keberagaman dan mencegah konflik antarkeberagaman serta membutuhkan peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses politik.
Membuat ringkasan dengan AI Politikus Partai Gerindra Maruarar Sirait (Ara) optimistis Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Agung atau DPA di masa pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto mendatang.
Ara menyebut figur Jokowi punya kapasitas mumpumi untuk memimpin sebuah lembaga tinggi yang punya fungsi memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden dalam menjalankan pemerintahan tersebut.
"Saya harapkan Pak Jokowi menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Agung ke depan. Karena beliau punya pengalaman menjadi wali kota, gubernur hingga presiden," kata Ara kepada wartawan di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu (10/7).
Selain punya pengalaman mentereng, Jokowi juga dianggap memiliki relasi baik dengan Prabowo, partai politik dan masyarakat. "Jadi saya pikir, orang yang paling pantas dan yang paling cocok di DPA adalah Pak Jokowi," ujarnya.
Mantan politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menjelaskan, fungsi DPA nantinya akan memberikan pertimbangan, masukkan, saran dan nasihat kepada Prabowo Subianto selaku Presiden RI Periode 2024-2029.
"DPA itu bukan mengawasi, tapi memberikan pertimbangan kepada Pak Prabowo," kata Ara.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengubah nomenklatur Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA) akan segera terwujud dalam rapat paripurna terdekat.
Airlangga mengatakan, rencana mengubah nomenklatur Wantimpres menjadi DPA dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Atas UU Nomor 19 Tahun 2006 tentang Wantimpres mendapat dukungan dari seluruh fraksi partai politik (parpol) di DPR.
"Ini kan sudah persetujuan semua fraksi di DPR. Sudah ada persetujuan di seluruh fraksi di DPR," kata Airlangga di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu (10/7).
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
