Jokowi Enggan Tanggapi Wacana Wantimpres jadi DPA: Itu Inisiatif DPR
Buat ringkasan dengan AI
Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikut menanggapi rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengubah nomenklatur Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA).
Jokowi mengatakan rencana perubahan tersebut merupakan inisiatif DPR, sehingga segala persoalan yang menyangkung upaya untuk mengganti terminologi Wantimpres menjadi DPA dapat ditanyakan kepada DPR.
"Ya itu inisiatif dari DPR, tanyakan ke DPR," kata Jokowi saat menyampaikan keterangan pers seusai meninjau RSUD Dr. H. Bob Bazar di Bandan Hurip, Lampung Selatan pada Kamis (11/7).
Adapun Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas mengatakan, struktur organisasi dan kelembagaan DPA nantinya sama dengan Wantimpres. Selain itu, terdapat pula perubahan jumlah anggota.
Dia menambahkan, nantinya jumlah anggota DPA tak dibatasi dan menyesuaikan kebutuhan presiden. Pada Undang-Undang lama diatur bahwa anggota Wantimpres berjumlah 8. Dalam revisi tidak ada batasan baku mengenai jumlah orang yang akan duduk di DPA.
Terdapat pula perubahan ketiga, di mana RUU Wantimpres akan mengatur mengenai syarat menjadi anggota DPA. Baleg menyetujui DPA diisi oleh orang yang duduk atau pernah duduk sebagai pejabat negara.
Adapun Baleg telah menggelar rapat pada Selasa (9/7), Supratman yang memimpin rapat meminta persetujuan dari anggota sidang untuk dibawa ke Rapat Paripurna. Sebanyak 9 fraksi partai politik di DPR setuju revisi UU dibawa ke Paripurna DPR.
Sedangkan politikus Partai Gerindra Maruarar Sirait (Ara) optimistis Jokowi akan menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Agung atau DPA di masa pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto mendatang.
Ara menyebut figur Jokowi punya kapasitas mumpumi untuk memimpin sebuah lembaga tinggi yang punya fungsi memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden dalam menjalankan pemerintahan tersebut.
"Saya harapkan Pak Jokowi menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Agung ke depan. Karena beliau punya pengalaman menjadi wali kota, gubernur hingga presiden," kata Ara kepada wartawan di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu (10/7).
