Program Makan Bergizi Gratis Disorot Asing, Defisit APBN Mengancam

Program makan bergizi gratis yang saat ini tengah direncanakan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka disorot media asing. Program tersebut dikhawatirkan bisa memperlebar defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

South China Morning Post pada 12 Juli 2024 menyebut rencana ambisius Prabowo memperkenalkan program makan siang gratis di sekolah untuk mengatasi kekurangan gizi anak memicu kekhawatiran tentang potensi hambatan terhadap keuangan negara. Tim Prabowo berharap dapat mengatasi masalah tersebut dengan mencari negara-negara seperti Jepang, Cina, dan India yang lebih dulu menerapkan program tersebut secara bijaksana.

Program makan bergizi gratis akan membidik 83 juta anak kurang mampu sebagai penerimanya dan diperkirakan menelan biaya Rp 71 triliun dalam RAPBN 2025. Sementara tim Prabowo memperkirakan program tersebut akan menelan biaya hingga Rp 450 triliun saat diterapkan secara menyeluruh pada 2029.

Untuk membiayai program, Prabowo dikabarkan sedang mempertimbangkan langkah-langkah termasuk memperketat penegakan pajak. Selain itu juga bisa memotong anggaran untuk proyek relokasi Ibu Kota Negara senilai 32 miliar dolar AS.

Program makan bergizi gratis Prabowo juga menuai kritik Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional yang mengatakan akan meningkatkan tingkat defisit anggaran negara. Tim Prabowo berjanji untuk memenuhi batas utang yang ditetapkan secara hukum yang mengharuskan defisit anggaran Indonesia dibatasi pada 3% dari produk domestik bruto.

Tantangan Program Makan Bergizi Gratis 

Analis data dan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Muhammad Rafi Bakri mengatakan program makan bergizi gratis akan membutuhkan anggaran yang sangat signifikan. Rafi mengkhawatirkan adanya biaya wajar karena Indonesia memiliki pengeluaran besar termasuk pemindahan ibu kota.

Di sisi lain, para analis memperingatkan bahwa Indonesia saat ini tengah menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan logistik. Kondisi tersebut bisa menyulitkan Prabowo untuk mengadopsi model-model regional.

Program makan siang gratis di sekolah merupakan salah satu janji kampanye utama Prabowo. Menteri Pertahanan berusia 72 tahun itu mengatakan program tersebut memiliki skema makan siang dan susu gratis kepada siswa untuk mengatasi kekurangan gizi anak di Indonesia.

Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan 21,6 persen anak Indonesia di bawah usia lima tahun mengalami stunting atau pertumbuhan terhambat. Selain itu juga mengalami masalah perkembangan lainnya yang disebabkan kekurangan gizi.

Prabowo berharap program makan bergizi gratis dapat membantu memulihkan tren tersebut. Terlebih, sebagian besar sekolah di Indonesia tidak menyediakan makanan gratis bagi siswa.

Penerapan Makan Siang Siswa di Negara Lain

Data Pemerintah Jepang menunjukkan hampir 99 persen sekolah dasar menyediakan makan siang untuk siswa pada 2023. Makanan tersebut tidak selalu gratis karena beberapa siswa membayar rata-rata sekitar 50 ribu yen atau 300 dolar AS per tahun tetapi banyak kotamadya di Jepang yang sepenuhnya mensubsidi biayanya.

Selama kunjungannya ke Beijing pada Maret 2024, Prabowo mengunjungi sebuah sekolah di distrik Dongcheng. Kunjungan tersebut dilakukan untuk mempelajari tentang program makan siang gratis bagi siswanya.

India termasuk negara yang juga sudah menerapkan program tersebut. Pada April 2014, Gibran mengatakan telah mengirim tim ke India untuk memahami program makan siang gratis di negara tersebut.

Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menilai, program makan siang gratis di Cina dan India disesuaikan dengan kebutuhan dan faktor lokal. Pendanaan untuk program penyediaan makan siang harian di India ditujukan untuk 100 juta siswa. 

“Kebijakan makan siang gratis China dimulai pada 2011 dan tidak universal. Kebijakan ini sangat tepat sasaran, hanya ditujukan kepada masyarakat miskin di daerah pedesaan terpencil,” kata Josua.

Josua menuturkan pendanaannya dibagi antara pemerintah pusat dan daerah. Indonesia berada di peringkat ke-84 dari 113 negara dalam hal ketersediaan pangan. Peringkat tersebut jauh di belakang India di posisi ke-42 dan Cina di posisi kedua menurut Indeks Ketahanan Pangan Global 2022.

“Situasi ini membuat investor khawatir karena kebijakan untuk meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi defisit transaksi berjalan masih belum memadai," ungkap Josua.  

Analis data dan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Muhammad Rafi Bakri mengatakan India dan Cina dapat menjalankan program tersebut dengan sukses karena mereka menanam sebagian besar makanan untuk konsumsi dalam negeri. Di Indonesia, produksi pangan biasanya berfluktuasi dari tahun ke tahun dan kekurangan apapun harus dipenuhi melalui impor.