Daftar Sentilan Berulang Luhut ke KPK Soal OTT, Sempat Sebut Kampungan
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, lagi-lagi mengkritik Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi atau OTT KPK.
Terbaru, kritik itu dilontarkan Luhut di depan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam peluncuran Sistem Informasi Mineral dan Batubara antara Kementerian dan Lembaga atau SIMBARA di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (22/7).
Luhut mengungkit protes yang muncul usai ia menyebut KPK 'kampungan' karena terus menerus menggelar OTT. Ia lalu menjelaskan kritik tersebut sebenarnya memiliki makna pembenahan sistem.
“Kenapa kampungan? Karena kita sendiri yang buat kampungan. Maka kita harus bikin sistem dengan saling bekerja sama antar kementerian/lembaga yang bagus dan tidak saling menyalahkan,” katanya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (22/7).
Luhut lalu meminta KPK memperkuat pengawasan dan patroli kemungkinan terjadinya korupsi. Luhut mencontohkan terkait anomali harga yang tidak bisa dipidanakan. KPK adalah lembaga yang bertugas mencegah hal ini terjadi.
Adapun pernyataan ini bukan kali pertama disampaikan Luhut. Ia sudah mengatakan hal ini sejak dua tahun yang lalu. Berikut rekapannya:
OTT Buat Negara Jelek
Luhut melontarkan kritik untuk pertama kalinya pada acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023–2024 di KPK pada Selasa (20/12/2022). Ia mulanya menjelaskan upaya pemerintah dalam digitalisasi berbagai sektor yang bisa menekan praktik kecurangan seperti korupsi.
“OTT-OTT itu kan enggak bagus sebenarnya, buat negeri ini jelek banget," kata Luhut kala itu.
Ia lalu meminta KPK tidak sering melakukan OTT karena bakal membuat citra negara jelek. Bila sistem digitalisasi berhasil, tidak ada koruptor yang berani melakukan korupsi.
“Kita mau bersih-bersih amat di surga sajalah kau,” ujarnya.
Kritik perdana Luhut kepada KPK lalu menjadi polemik. Bahkan, Wakil Presiden Ma’ruf Amin bilang OTT masih dibutuhkan untuk menindak korupsi.
OTT Itu Kampungan
Luhut Pernyataan kampungan untuk aksi OTT KPK kembali dilontarkan Luhut pada Juni 2023. Kala itu ia tengah menghadiri Pencanangan Hari Kewirauashaan Nasional dan Ulang Tahun HIPMI.
“Dulu saya di-bully, dibilang kenapa Pak Luhut enggak setuju OTT? Ya enggak setujulah. Kalau bisa tanpa OTT, kenapa bisa OTT? Kan kampungan itu, nyadap-nyadap telepon, tahu-tahu nyadap dia lagi bicara sama istrinya, 'Wah enak tadi malam Mam', katanya. Kan repot,” katanya.
Kritik Ketiga
Awal 2023, Luhut kembali melempar kritik soal OTT KPK. Kali ini, ia ucapkan dalam Rapat Koordinasi Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di Jakarta, Selasa, 17 Januari 2023.
Di sana, Ia mengajak kepala daerah agar berani melawan OTT dan mengajak kepala daerah memperbaiki layanan lewat digitalisasi. "Kita harus melawan OTT supaya menjadi negara yang bermartabat. Saya kira, kita tidak mau negara kita jadi negara yang dituduh tidak memiliki ekosistem yang bagus," kata Luhut.
Tidak Ada OTT Lebih Bagus
Pertengahan 2023, Luhut kembali mengkritik OTT KPK. Menurutnya, semakin sedikit OTT yang dilakukan KPK lebih baik. Hal ini ia katakan merespon KPK yang sudah melakukan tiga OTT per Juli 2023 lalu.
“Kalau OTT-nya enggak ada, malah lebih bagus. Berarti, pencegahannya lebih baik,” katanya pada Selasa (18/7/2023).
Ia memuji kinerja Ketua KPK Firli Bahuri dan Deputi Pencegahan dan Monitoring Pahala Naingolan. Menurutnya dua orang pimpinan KPK kala itu sukses memimpin dengan mengutamakan pencegahan dibanding penindakan.
“Kita ngapain pamer-pamer OTT-OTT melulu, bangga lihat itu? OTT Rp 50 juta, Rp 100 juta. Tidak pernah cerita berapa mereka menghemat triliunan-triliunan," kata Luhut.
Lebih Baik Pencegahan
Kritik Luhut untuk keempat kalinya disampaikan dalam acara Hub Space di Jakarta Convention Center, Jumat (29/9/2023). Ia bilang lebih baik KPK melakukan lebih banyak langkah antisipasi dibanding OTT.
"Banyak yang nyinyir juga, 'Wah Pak Luhut ndak setuju OTT ya.' Saya bukan tidak setuju OTT, (tapi)untuk apa OTT kalau bisa kita cegah (korupsi)," kata Luhut.
