Wapres Ma'ruf Amin Sebut Tak Semua Ormas Keagamaan Bisa Dapat Jatah Tambang
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan organisasi kemasyarakatan keagamaan agar patuh aturan pengelolaan tambang. Ma'ruf juga mengatakan tak semua ormas keagamaan bisa mendapatkan jatah tambang.
Ma'ruf beralasan jumlah ormas keagamaan mencapai ratusan sehingga tak semua bisa mendapatkan izin pengelolaan tambang.
"Berapa tambang yang bisa dibagikan? Saya kira mungkin ada prioritas berdasarkan kriteria," kata Ma'ruf di atas Kereta Cepat Whoosh di Stasiun Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat (Jabar), Kamis (1/8) dikutip dari Antara.
Ma'ruf mengatakan pemerintah memberi jatah ormas untuk mengelola tambang sebagai bentuk keadilan. Namun, ia mengingatkan ada aturan yang harus dijaga dalam pengelolaan pertambangan.
"Jangan sampai merusak lingkungan, jangan sampai merusak," kata Ma'ruf yang juga Rais 'Aam Nahdlatul Ulama periode 2015-2018 ini.
Ma'ruf juga merespons kritik sejumlah pihak bahwa ormas tak bisa mengelola tambang dengan baik. Ia berharap ormas bisa mengelola pertambangan sesuai aturan.
"Kalau (ingin) kiritik itu jika nanti (ormas) tidak bisa menjalankan dengan baik," kata Wapres.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan alasan pemerintah menerbitkan regulasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) batu bara kepada ormas keagamaan.
Jokowi mengatakan dirinya kerap mendapat keluhan dari ormas keagamaan saat berkunjung ke beberapa pondok pesantren dan masjid. Jokowi menceritakan, ormas keagamaan sering komplain dan mempertanyakan skema pemberian IUP batu bara saat ini yang hanya diserahkan kepada korporasi besar.
"Banyak komplain kepada saya, ‘Kenapa tambang-tambang itu hanya diberikan kepada perusahaan besar, kami kalau diberikan konsesi itu juga sanggup kok'," kata Jokowi seusai meresmikan operasional Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, Jawa Tengah pada Jumat (26/7).
