Deret Pejabat Minta Maaf pada Publik Jelang Berakhirnya Kabinet Jokowi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat seluruh Indonesia atas segala khilaf yang dilakukan selama masa kepemimpinannya yang masuk satu dekade terakhir. Selain Jokowi, beberapa pejabat kabinet Indonesia Maju pun menyatakan permintaan maaf.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyampaikan permintaan ampun saat menyampaikan sambutan dalam Zikir dan Doa Kebangsaan 79 Tahun Indonesia Merdeka di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis (1/8), malam.
"Di hari pertama bulan kemerdekaan, bulan Agustus, dengan segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya dan Profesor K.H. Ma'ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan khilaf selama ini," kata Jokowi.
Jokowi menyampaikan dirinya dan Ma'ruf tidak mungkin dapat menyenangkan semua pihak. "Saya tidak sempurna, saya manusia biasa, kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT," ujar Jokowi.
Sebelum Jokowi menyampaikan permohonan maaf ke publik, sejumlah pejabat Kabinet Indonesia Maju telah lebih dulu mengungkapkan permintaan serupa. Di antaranya adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PURP) Basuki Hadimuljono dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
Mereka mengajukan permintaan maaf ke publik lantaran pembangunan Bandara Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara belum dapat digunakan sepenuhnya saat pelaksanaan rangkaian upacara HUT ke-79 Kemerdekaan di ibu kota baru pada 17 Agustus mendatang.
Pembangunan yang meleset dari target itu membuat para tamu undangan yang mendarat di Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan, harus melanjutkan perjalanan darat menuju IKN.
1. Permintaan Maaf Menteri PUPR Basuki Hadimuljono
Basuki mengatakan bahwa Bandara IKN belum siap digunakan saat peringatan HUT ke-79 kemerdekaan di ibu kota baru. Ia menyampaikan permintaan maaf atas kondisi tersebut.
"Tamu-tamu dari Jakarta mohon maaf karena Bandara IKN masih kurang 300 meter lagi untuk landasan pacu yang sepanjang 2.200 meter. Target kami waktu itu 2.200 meter selesai pada 17 Agustus," kata Basuki dalam konferensi pers bulan kemerdekaan di Gedung Utama Kemensetneg Jakarta pada Kamis (1/8).
Sebagai tindak lanjut dari kondisi tersebut, pemerintah telah menyiapkan dua alternatif jalan untuk konektivitas ke IKN. Pertama, melalui Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) exit KM 11, dilanjutkan ke Jembatan Pulau Balang-Simpang Riko sepanjang 88 kilometer. Estimasi waktu tempuh 90 menit.
Alternatif kedua, bisa melalui Tol Balsam exit Semboja KM 38, kemudian melalui Jalan Nasional Samboja-Sepaku dengan waktu tempuh 120-150 menit.
Keterlambatan pembangunan Bandar IKN juga disampaikan oleh Menteri Perhubungan BUdi Karya Sumadi. Dia menegaskan pengoperasian bandara IKN berpotensi mengalami keterlambatan.
Ia mengatakan ada dua landasan pacu yang akan dibangun di Bandara IKN. Lintasan terbang pertama memiliki panjang 2.200 meter, sementara landasan pacu kedua ditargetkan bisa mencapai 3.000 meter yang dapat mengakomodir penerbangan pesawat besar seperti tipe Boeing 777-3000ER dan Airbus A380.
"Yang hampir selesai 2.200 meter itu. Kalaupun tidak selesai saat 17 Agustus ya dialihkan ke Bandara Balikpapan. Kami tidak ingin ada gagal konstruksi. Sementara yang runway 3.000 meter di akhir Desember," kata Budi kepada wartawan di Kompleks Istana Garuda IKN pada Senin (29/7).
2. Permintaan Maaf Menteri Sekretaris Negara Pratikno
Sikap serupa juga disuarakan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas pembangunan Bandara IKN yang belum rampung menjelang upacara kemerdekaan.
"Perihal Bandara sampai sekarang belum bisa beroperasi," kata Pratikno dalam konferensi pers bulan kemerdekaan di Gedung Utama Kemensetneg Jakarta pada Kamis (1/8).
Pemerintah juga menyampaikan belum dapat mengundang banyak masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan rangkaian upacara kemerdekaan di bandar baru. Ini karena kondisi infrastruktur yang masih terbatas.
"Kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada bapak,ibu, yang berminat ke IKN, harus menahan diri tahun depan saja. Karena ini akan sangat-sangat terbatas," ujar Pratikno.
Selain mereka, beberapa deret pejabat pernah meminta maaf terkait pekerjaan mereka. Misalnya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta maaf kepada masyarakat Indonesia atas berbagai kejadian yang melibatkan anggota kepolisian seperti kasus Irjen Ferdy Sambo, Tragedi Kanjuruhan, dan kasus narkoba yang melibatkan Irjen Teddy Minahasa Putra.
Kemudian Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, juga pernah meminta maaf saat pemerintah menaikkan harga BBM jenis Pertamax pada 30 Maret 2022.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan juga pernah menyampaikan permintaan maaf karena pelaksanaan program pembatasan sosial belum berjalan optimal.
