Otorita IKN Sebut 75% Kawasan Ibu Kota Nusantara Diisi Tanaman Endemik
Pemerintah memastikan akan menjadikan Ibu Kota Nusantara atau IKN sebagai kawasan ramah lingkungan. Hal ini ditunjukkan dengan komitmen mengisi 75% dari kawasan ibu kota baru tersebut dengan tanaman endemik Kalimantan.
Deputi Sosial Budaya Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN Alimudin mengatakan, 75% dari 252.000 hektare lahan IKN, sedang dihijaukan kembali dengan tanaman endemik Kalimantan. Sementara, hanya 25% dari lahan digunakan untuk pembangunan kawasan perkantoran.
"Penghijauan kawasan IKN, dengan tanaman endemik Kalimantan, maka pada 2035 masyarakat di kawasan ibu kota baru ini bisa hidup berdampingan dengan flora dan fauna," ujarnya, dilansir dari Antara, Sabtu (3/8).
Ia pun menjelaskan, bahwa sejak awal pembangunan IKN tidak dilakukan di kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI), serta tidak melakukan perambahan hutan.
Alimudin juga membantah adanya isu-isu yang menyebutkan bahwa ada isu penggusuran masyarakat lokal. Ia menjelaskan, Otorita IKN memang menghadapi konflik pertanahan, dan saat ini tengah diupayakan penyelesaiannya.
"Kemudian juga muncul isu penggusuran masyarakat lokal, itu bohong, itu hoaks karena kalau ada itu, yang bertanggung jawab saya," kata Alimudin.
Pembangunan IKN Tidak Akan Ganggu Kehidupan Orang Utan
Selain mengupayakan penghijauan dengan menanam tumbuhan endemik Kalimantan pada 75% lahan IKN, pemerintah juga mengupayakan keberadaan ibu kota baru tersebut tidak menggangu habitat dan kehidupan orang utan.
Hal ini diungkapkan oleh Tenaga Ahli Utama KSP Ratna Dasahasta dalam acara ASNFest 2024, yang menampilkan film dokumenter berjudul 'Orang Utan dan Masa Depan Ekosistem Ibu Kota Nusantara'.
Ia menjelaskan, tujuan pembuatan film dokumenter tersebut, adalah untuk menjawab kekhawatiran pembangunan IKN akan merusak hutan, lingkungan hidup, dan juga mengganggu habitat orang utan.
"Dalam menjawab tudingan miring dari publik baik di dalam negeri maupun dunia internasional, KSP perlu menyampaikan informasi tentang orang utan dan bagaimana kaitannya dengan pembangunan IKN karena kritik atau kekhawatiran tersebut tidak bisa diabaikan," kata Ratna.
Ia menegaskan, bahwa dalam pembangunan serta ketika sudah berfungsi penuh, keberadaan IKN tidak akan mengganggu kehidupan dan habitat orang utan.
