Wapres Ma'ruf Amin Siap Jadi Juru Damai Ketegangan PKB - PBNU
Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menyatakan siap dan bersedia menjadi juru damai atas konflik yang terjadi antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Ma'ruf menilai upaya mendamaikan dua pihak yang berseteru merupakan perintah agama. Mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu merupakan salah satu pendiri PKB yang pernah menjabat Ketua Dewan Syuro pertama. Selain itu, Ma'ruf juga pernah menduduki posisi Rais Aam PBNU periode 2015-2018.
Berbekal pengalaman dan latar belakang itu, Ma'ruf menyatakan punya kedekatan kepada dua organisasi tersebut. “Kalau keinginan mereka itu untuk saya dimintai sebagai orang yang mengislahkan, mendamaikan dengan tulus dengan ikhlas, saya sangat bersedia,” kata Ma'ruf saat menyampaikan keterangan pers seusai meninjau MuseumKu Gerabah Timbul Raharjo Kasongan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta pada Rabu (7/8).
Ma'ruf juga mengatakan bakal secara tegas menolak menjadi mediator apabila kedua belah pihak hanya mendekatinya untuk mencari kesempatan guna menyerang atau menyalahkan pihak lainnya. “Tapi kalau hanya nyari peluru, untuk menghantam yang satu, hanya minta dari saya tapi digunakan untuk peluru, untuk menghantam yang lain, saya tidak bersedia,” ujar Ma'ruf.
Konflik antara PKB dan PBNU bermula karena pembentukan pansus angket haji di DPR. Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menyatakan pelaksanaan haji tahun ini baik-baik saja. Ia curiga pansus dilatarbelakangi masalah untuk menyerang PBNU.
Gus Yahya menduga ada hubungan antara pansus haji dengan dirinya selaku ketua PBNU dan adiknya Yaqut Cholil Qoumas yang menjabat Menteri Agama.
“Ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan, pansus haji kemudian menyerang NU. Jangan-jangan ini masalah pribadi,” katanya dalam konferensi pers di Hotel Bidakara Jakarta pada Ahad (28/7).
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menjelaskan, pansus angket haji ini berawal dari Komisi VIII yang mengalami kemacetan rapat dengan Kementerian Agama karena tidak mendapat data yang memadai.
Komisi Sosial DPR akhirnya sepakat membongkar data ini lewat pansus angket, khususnya terkait visa haji reguler yang tidak diberi pada jamaah yang sudah antri puluhan tahun.
“Jadi, ini murni urusan Komisi VIII yang meminta pansus angket haji. Fokusnya apakah terjadi penyelewengan penggunaan visa haji, enggak ada urusannya dengan PKB atau PBNU,” kata Cak Imin dilansir dari Twitter pribadinya, Senin (29/7).
Lebih jauh, PBNU kemudian membentuk pansus PKB untuk mengevaluasi elite partai politik yang salah satunya didirikan oleh almarhum KH Abdurrahman Wahid itu. Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf menilai PKB telah melenceng dari tujuan awal pendiriannya karena berusaha menjauhkan peran kiai.
PBNU juga menuding aksi massa menuntut Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya mundur dari jabatannya didalangi oleh PKB. Unjuk rasa berlangsung di depan Kantor PBNU pada Jumat (2/8).
Cak Imin membuat pernyataan melalui akun X atau Twitter pada Sabtu (3/8) malam. Cak Imin menyebut Gus Yahya telah melanggar khittah atau garis besar perjuangan NU.
"Omongan Yahya dan Saipul nggak laku. Yang rusak itu Yahya sama Saiful, kok PKB ditarik-tarik untuk ikut rusak, apa nggak semakin menurunkan tingkat kepercayaan pada PBNU? Melanggar khittah yang ditegaskan mereka sendiri," kata Cak Imin melalui akun @cakimiNOW.
