Politikus DPR Kritik Anggaran HUT RI di IKN Bengkak, Soroti Maraknya PHK

Ade Rosman
13 Agustus 2024, 12:20
Dpr
ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/YU
Suasana rapat kerja tiga Menteri Koordinator dengan Badan Anggaran DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/6/2022).
Button AI Summarize

Anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Netty Prasetiyani mengkritik pembengkakan biaya pelaksanaan hari ulang tahun (HUT) RI di Ibu Kota Negara. Hal itu menurut Netty tidak wajah lantaran dilakuan di tengah badai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dialami masyarakat.

“Di mana kewajarannya? Saat ini kondisi rakyat sedang mengalami kesulitan akibat badai PHK, mengapa negara justru menghamburkan uang untuk seremoni?” kata Netty dalam keterangan tertulis yang dikutip Selasa (13/8).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga merupakan istri mantan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan itu berpandangan membengkaknya biaya pelaksanaan HUT di IKN disebabkan karena infrastrukturnya yang belum siap dan dipaksakan. Ia khawatir pelaksanaan HUT di IKN hanya didasarkan pada gengsi. 

Menurut Netty, seharusnya pemerintah berfokus pada persoalan yang ada di masyarakat karena lesunya pertumbuhan ekonomi. Ia juga menyinggung catatan Kementerian Ketenagakerjaan yang menyebutkan telah terjadi PHK pada 101.536 karyawan selama Januari hingga Juni. 

Ia memperkirakan jumlah pekerja yang akan di-PHK akan terus meningkat hingga akhir 2024. Ia mencontohkan sektor tekstil dan pakaian jadi yang mengalami perlambatan pertumbuhan sehingga harus melakukan PHK pekerja hingga menutup pabrik.  

“Ironinya, belum ada intervensi dari pemerintah untuk mengatasinya, malah sibuk buat acara megah di IKN. Pemerintah harusnya prioritaskan ini,” kata Netty.

Netty juga menyoroti puluhan juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) non-aktif saat ini. Ia menyebut, Berdasarkan data per 1 Juni 2024, dari total 273 juta peserta BPJS, terdapat 58,3 juta peserta yang berstatus non-aktif

“Artinya peserta non-aktif JKN ini sebagian besarnya menunggak iuran. Penyebabnya antara lain karena miskin, karena di-PHK, karena kesulitan ekonomi,” kata dia.

Hal itu, tambah Netty, berkaitan dengan penyebab masyarakat terjerumus pada pinjaman inline karena kesulitan ekonomi yang menghimpit.vPermasalahan lain yang ia sorot berkaitan dengan sektor pertanian. 

Netty mencontohkan petani tomat yang tengah menghadapi harga anjlok. Is pun mempertanyakan kehadiran pemerintah di tengah permasalahan di masyarakat.

“Pemerintah sibuk euforia dengan membuat acara di IKN, sementara kesulitan rakyatnya terabaikan. Padahal peringatan kemerdekaan Indonesia bisa dilakukan dengan cara sederhana tapi sarat makna,” kata Netty.

Ia pun mendesak pemerintah agar terbuka berkaitan dengan total anggaran pelaksanaan HUT ke-79 RI, termasuk dengan pelaksanaan di IKN. Menurut Netty masyarakat perlu mendapat penjelasan berapa anggaran yang telah dihamburkan. “Sampaikan pada publik secara transparan,” kata dia.


Reporter: Ade Rosman

Cek juga data ini

Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...