Ketua PBNU Gus Yahya Temui Jokowi di Istana, Sempat Laporkan Konflik dengan PKB
Buat ringkasan dengan AI
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Yahya Cholil Staquf bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu (14/8). Dalam pertemuan tersebut, Yahya sempat berbicara soal perselisihan PBNU dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) beberapa waktu belakangan.
Gus Yahya datang bersama Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar dan Wakil Rais Aam PBNU Anwar Iskandar Rombongan pejabat teras PBNU tersebut tiba di Istana sekira pukul 16.35 WIB. Mereka masuk ke dalam gedung istana melalui gerbang 'pilar' yang menghadap ke Jalan Veteran, Jakarta.
Mereka hadir secara diam-diam di saat tempat itu dipadati pejabat negara yang menghadiri penyematan gelar kehormatan. Gus Yahya, Gus Mif dan Kyai Anwar keluar dari pintu yang sama sekira pukul 18.30.
“Beliau bertanya dan kami jelaskan semuanya, dan beliau memahami dan menerima dengan baik. Kami jelaskan apa yang terjadi,” kata Yahya seusai pertemuan dengan Jokowi.
Dalam perbincangan tersebut, Yahya menyatakan Jokowi hanya menjadi pihak pendengar tanpa memberi saran soal gejolak PBNU dengan PKB. “Ya itu kan nanti urusan kami sendiri solusinya,” ujarnya.
Konflik antara PKB dan PBNU bermula karena pembentukan pansus angket haji di DPR. Yahya menyatakan pelaksanaan haji tahun ini baik-baik saja. Ia curiga pansus dilatarbelakangi masalah untuk menyerang PBNU.
Gus Yahya menduga ada hubungan antara pansus haji dengan dirinya selaku ketua PBNU dan adiknya Yaqut Cholil Qoumas yang menjabat Menteri Agama.
“Ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan, pansus haji kemudian menyerang NU. Jangan-jangan ini masalah pribadi,” katanya dalam konferensi pers di Hotel Bidakara Jakarta pada Ahad (28/7).
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menjelaskan, pansus angket haji ini berawal dari Komisi VIII yang mengalami kemacetan rapat dengan Kementerian Agama karena tidak mendapat data yang memadai.
Komisi Sosial DPR akhirnya sepakat membongkar data ini lewat pansus angket, khususnya terkait visa haji reguler yang tidak diberi pada jamaah yang sudah antri puluhan tahun.
“Jadi, ini murni urusan Komisi VIII yang meminta pansus angket haji. Fokusnya apakah terjadi penyelewengan penggunaan visa haji, enggak ada urusannya dengan PKB atau PBNU,” kata Cak Imin dilansir dari Twitter pribadinya, Senin (29/7).
PBNU kemudian membentuk pansus PKB untuk mengevaluasi elite partai politik yang salah satunya didirikan oleh almarhum KH Abdurrahman Wahid itu. Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf menilai PKB telah melenceng dari tujuan awal pendiriannya karena berusaha menjauhkan peran kyai.
