Kepala Badan Sebut Makan Bergizi Gratis Dimulai 2 Januari, Anggaran Rp 71 T
Buat ringkasan dengan AI
Presiden Jokowi membentuk lembaga baru yakni Badan Gizi Nasional untuk melaksanakan program makan bergizi gratis Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Untuk memimpin Badan Gizi Nasional, presiden menunjuk Dadan Hindayana.
Dadan menjelaskan, meski dibentuk pada era Jokowi lembaganya baru akan beroperasi pada 2025, sesuai nota keuangan yang sudah disampaikan Jokowi. Oleh sebab itu, Peraturan Presiden tentang pembentukan badan harus dikeluarkan di era Jokowi.
“2 Januari, kami langsung melaksanakan program makan bergizi. InsyaAllah terkejar,” kata Dadan Hindayana pada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/8).
Dadan juga menyatakan program ini bakal langsung berjalan di seluruh Indonesia. Hal ini berbeda dengan pernyataan Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka, bahwa program bakal berlaku di daerah 3T terlebih dahulu.
Ia mengatakan, pelaksanaan program akan dimulai pada daerah percontohan selama 8 bulan. Selanjutnya program serupa akan disalin ke seluruh Indonesia.
“Sehingga kami akan mendapatkan kelebihan, kekurangan, termasuk struktur menu di masing-masing daerah. Nah itu akan didapatkan jika dilakukan secara serempak di seluruh Indonesia,” ujar Dadan lagi.
Beberapa hal yang bisa ditetapkan ini misalnya standar gizi, komposisi menu, hingga komposisi kandungan. Namun, menu makan bergizi gratis ini akan berbeda, tergantung daerah masing-masing.
Terkait total penerima manfaat, Dadan bilang mereka menargetkan diterima oleh 82,9 juta orang. Angka yang tertera dalam dokumen visi misi Prabowo-Gibran ini tidak akan langsung tercapai dalam tahun pertama implementasi, kata Dadan. Implementasinya bakal dilakukan bertahap sehingga mereka bisa mendapat saran pelaksanaan program.
Dadan juga menjelaskan belum ada kepastian dimana posisi kantor lembaga ini. Mereka berencana menyusun struktur organisasi terlebih dahulu dan ditargetkan selesai tahun ini.
Proses pembentukan struktur ini dimulai dari pengangkatan pejabat tinggi pratama, Inspektorat Jenderal, hingga Deputi. Lalu mereka nakal menyusun Struktural Organisasi dan Tata Kerja atau SOTK, peraturan badan, hingga pelaksanaan program yang terkait dengan APBN.
“Kami harapkan minggu pertama Desember sudah menerima Daftar Isian Pelaksana Anggaran atau DIPA. Kalau sudah terima DIPA, artinya 2 Januari program ini sudah bisa dilaksanakan,” ujarnya.
Di sisi lain, ia memastikan total anggaran untuk program makan bergizi gratis sejumlah Rp 71 triliun. Anggaran ini tidak akan dibagi ke kementerian lain, hanya untuk badan gizi. Namun, angka ini juga sudah mencakup pembayaran seluruh pegawai.
