Hasan Hasbi Ungkap Misi Jokowi Tunjuk Jadi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan
Presiden Joko Widodo melantik Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Kantor ini merupakan badan baru yang kepalanya dilantik Jokowi bersama dengan Badan Gizi Nasional.
Hasan Hasbi yang merupakan Juru Bicara Prabowo-Gibran, mengatakan lembaga ini bertugas mendukung presiden di bidang komunikasi, terutama terkait kebijakan strategis dan program prioritas presiden. Selain itu, para juru bicara dalam kantor tersebut bertugas meluruskan berita tidak benar atau hoaks.
“Ini bukan soal menangkal serangan politik. Kami kan harus memberi pengertian kepada masyarakat kalau misalnya ada informasi yang sifatnya disinformatif, kalau ada isu yang sifatnya mungkin ada distorsi dan fitnah, ada berita yang tidak benar," kata Hasan saat ditemui wartawan di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/8).
Meski bertugas meluruskan berita, Hasan memastikan pemerintah bakal tetap menjaga kebebasan pers. Menurutnya demokrasi bakal berjalan dengan baik, sesuai kultur yang berkembang di Tanah Air
“Dan kami berharap iklim demokrasi yang sekarang terbuka. Teman-teman bisa mengkritik, teman-teman juga bisa memberitakan, teman-teman juga bisa menjadi alat kontrol,” kata dia. “Jadi menurut saya, tidak perlu ada kekhawatiran soal demokrasi.”
Hasan menjelaskan sebelumnya presiden sudah memiliki badan yang bertugas dan berfungsi terkait komunikasi, yakni Deputi Empat Kantor Staf Presiden. Nantinya, beberapa fungsi dan tugas dari deputi tersebut akan dipindahkan ke Kantor Komunikasi Kepresidenan. Ia tidak menjelaskan berapa orang juru bicara yang akan dipakai kantor tersebut.
“Jadi jumlahnya tidak ditentukan, sesuai dengan kebutuhan presiden nanti. Apakah butuh lima, empat, enam, dan sebagainya, itu tergantung kepada kebutuhan presiden,” katanya.
Di sisi lain, Hasan juga menyatakan dirinya sudah tidak lagi bekerja sebagai konsultan politik. Sebelumnya ia adalah pendiri lembaga survei dan konsultan politik Cyrus Network, konsultan Jokowi-Ahok pada Pilkada Jakarta 2012. Sebagai pengamat politik ia memiliki cukup kedekatan dengan Jokowi sejak pemerintahan baru dibentuk.
“Saya sudah pensiun dari konsultan politik pada Februari 2024. Sudah pensiun, sudah pensiun. Selesai. Saya sudah mundur dari jabatan eksekutif maupun jabatan komisaris di perusahaan konsultan politik sejak Februari 2024,” katanya.
