Jelang Pilkada 2024, Jokowi Umumkan Tunjangan Pegawai KPU Naik 50%
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji menaikan tunjangan kinerja pegawai Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar 50% mulai tahun ini. Kabar tersebut disampaikan langsung oleh Jokowi saat memberikan pengarahaan Rapat Kondolisasi Nasional Kesiapan Pilkada 2024 di Jakarta Convention Center pada Selasa (20/8).
Keputusan untuk menaikan tunjangan kinerja pegawai KPU didasari oleh tahapan pemilihan umum (Pemilu) serentak tahun ini, mulai dari Pemilihan Presiden, Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Kepada Daerah. Menurut Jokowi, KPU merupakan pengawal utama kualitas demoktasi elektoral.
Jokowi juga berpendapat bahwa kebijakan untuk menambah insentif bagi pegawai KPU merupakan hal mendesak, mengingat belum ada kenaikan tunjangan di lembaga penyelenggara Pemilu itu sejak tahun 2014.
“Hitung-hitungnya ketemu dan kemarin diputuskan kenaikannya sebesar 50%,” kata Jokowi.
Pengumuman itu seketika memicu suasana penuh antusiasme dan kegembiraan yang terdengar dari suara gemuruh tepuk tangan dan sorak-sorai meriah dari para hadirin di dalam ruangan.
Jokowi juga turut mengapresiasi kinerja KPU saat pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) pada Februari lalu. Dia menganggap KPU telah berhasil menyelenggarakan seluruh tahapan Pilpres dan Pileg secara aman, tertib, dan lancar.
Keberhasilan tersebut, ujar Jokowi, dilihat dari penyelenggaraan Pilpres serta Pileg yang terdiri dari pemilihan DPR, DPR, DPD, dan DPRD provinsi hingga kabupaten/kota dengan jumlah suara sah mencapai 164.227.475 suara yang tersebar di 822.699 Tempat Pemungutan Suara (TPS).
“Saya membayangkan saja betapa sangat banyak TPS di saat Pemilu kemarin, dan dilakukan secara bersamaan. Oleh sebab itu, sekali lagi, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya,” ujar Jokowi.
Lebih lanjut, Jokowi menyampaikan bahwa penyelenggaraan Pilkada akan segera berjalan. Dia mengingatkan KPU bahwa prosesnya tidak kalah rumit dibandingkan dengan Pilpres dan Pileg sebelumnya.
Ini karena Pilkada tahun ini diselenggarakan secara serentak untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia. Jokowi mengatakan proses Pilkada bakal berlangsung di 508 Kabupaten/Kota di 37 Provinsi, dengan total 203.920.554 pemilih yang terdaftar di dalam daftar pemilih sementara.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mewanti-wanti agar masalah yang terjadi di Pilpres dan Pileg kemarin tidak terulang di Pilkada nantinya. Jokowi menyoroti perbaikan pada pendaftaran pemilih, data pemilih ganda, distribusi dan penyimpanan logistik, serta kerusakan alat dan surat suara. “Hati-hati betul masalah ini,” ujar Jokowi.
Selain itu, Jokowi meminta KPU mengadakan sosialisasi yang efektif dan meminimalisir potensi kesalahan dalam perhitungan suara, baik karena kesalahan manusia maupun masalah sistem IT.
Ia juga mengingatkan komisi tersebut agar meningkatkan fungsi pengawasan dalam proses Pilkada dengan menempatkan pengawas yang independen dan netral.
Hal tersebut bertujuan untuk memastikan proses pemilu berjalan dengan adil dan tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, sekaligus upaya penegakan hukum terhadap praktik politik uang untuk menjaga integritas pemilu.
“Kita tetap harus waspada dengan trus meningkatkan kapasitas teknis persiapan Pilkada dan menciptakan terobosan. Sehingga Pilkada semakin berkualitas," kata Jokowi.
