Pakar Sebut Pilkada 2024 Terancam Inkonstitusional jika DPR Abaikan Putusan MK
Pakar hukum Universitas Indonesia (UI) mengingatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 ihwal ambang batas persentase suara.
Pakar Hukum Kepemiluan UI Titi Anggraini mengatakan putusan MK tersebut bersifat final dan mengikat serta berlaku untuk semua pihak. Ia mengkhawatirkan, jika ini dilanjutkan, maka ada pembangkangan terhadap konstitusi.
"Bila terus dibiarkan maka Pilkada 2024 inkonstitusional dan tidak terlegitimasi untuk dilaksanakan," kata Titi dalam pesan singkatnya kepada Katadata.co.id, Rabu (21/8).
Titi mengatakan bahwa MK merupakan penafsir konstitusi tunggal yang memiliki kewenangan menguji UU terhadap UUD 1945 dalam sistem hukum Indonesia. Oleh sebab itu, ia meminta pemerintah dan DPR menghormati putusan tersebut.
"Ketika MK sudah memberi tasir, maka itulah yang harus diikuti semua pihak. Senang atau tidak senang,” ujar Titi.
Sebelumnya, Baleg DPR menyepakati syarat ambang batas persentase perolehan suara sah hanya diberlakukan bagi persyaratan untuk mendaftarkan calon dari partai nonparlemen atau partai yang tidak memiliki kursi di DPRD.
Tafsiran atas Putusan MK 60 itu menjadi landasan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota alias UU Pilkada.
Rapat panitia kerja (Panja) Baleg DPR menyepakati perubahan syarat pilkada hanya berlaku untuk partai yang tidak punya kursi di DPRD. Hal itu termuat dalam daftar inventaris masalah (DIM) pasal 40 UU Pilkada.
Panja menyepakati bahwa parpol atau gabungan parpol yang tidak memiliki kursi di DPRD provinsi, dapat mendaftarkan calon gubernur dan calon wakil gubernur dengan ketentuan.
Kelanjutan bunyi DIM itu lalu mengikuti putusan MK 60/2024. Untuk provinsi dengan daftar pemilih tetap (DPT) 2 juta jiwa, maka parpol atau gabungan parpol non parlemen harus memeroleh suara sah paling sedikit 10% di provinsi terkait.
Ambang batas bagi partai non parlemen makin progresif menyesuaikan jumlah DPT. Bagi provinsi yang memiliki DPT 2-6 juta jiwa ditetapkan threshold 8,5%. Sementara itu, provinsi dengan jumlah 6—12 juta DPT ditetapkan ambang batas 7,5% dan provinsi dengan DPT lebih dari 12 juta jiwa dikenakan threshold 6,5%
Selain di tingkat provinsi, ambang batas juga ditetapkan di pemilihan kepada daerah tingkat kabupaten/kota. Ambang batas 10% berlaku di wilayah dengan DPT 250 ribu orang. Bagi daerah yang memiliki DPT 250 ribu-500 ribu ditetapkan ambang batas 8,5% dari total suara sah.
Lalu ambang batas 8,5% untuk wilayah dengan DPT 250 ribu—500 ribu jiwa dan 7,5% untuk daerah dengan 500 ribu—1 juta DPT. Kemudian untuk wilayah dengan DPT di atas 1 juta jiwa ditetapkan ambang batas 6,5%.
Baleh juga kembali memasukan aturan lama UU Pilkada terkait syarat pencalonan untuk partai-partai yang memiliki kursi di parlemen DPRD. Aturan tersebut tertulis dalam Pasal 40 ayat 1 revisi UU Pilkada yang berbunyi:
“Setiap patpol atau gabungan parpol yang memiliki kursi di DPRD dapat mendaftarkan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan”
Pembelaan Diri DPR
Anggota Baleg Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Suanto mengatakan bahwa perlu adanya kepastian hukum terhadap pelaksanaan Pilkada mendatang.
Dia mengatakan parpol non parlemen DPRD dapat menerapkan putusan MK 60 yang diakomodasi di dalam revisi UU Pilkada. Sementara parpol anggota parlemen DPRD tetap menggunakan aturan terdahulu yang juga dimasukan dalam revisi UU Pilkada.
Dia menilai konsep ini merupakan terobosan yang adil karena memberikan kesempatan para partai non parlemen untuk dapat ikut mencalonkan paslon di Pilkada.
Yandri menganggap bahwa konsep keadilan bisa berbeda-beda tergantung pada interpretasi individu. Namun, terlepas dari perbedaan pandangan tentang konsep adil, UU harus tetap memberikan kepastian hukum.
“Soal adil enggak adil, itu tergantung penafsiran masing-masing, UU harus ada kepastian hukum,” kata Yandri di Gedung Nusantara I Senayan Jakarta pada Rabu (21/8).
