PDIP Timbang Usung Pramono Anung - Rano Karno di Jakarta, Batal Usung Anies?
Ringkasan
- PT PLN (Persero) sedang mengembangkan tiga proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung di Jawa Barat, Sumatera Barat, dan Jawa Timur dengan kapasitas gabungan 210 MW, ditargetkan mulai beroperasi komersial pada 2025-2026 untuk mendukung peningkatan bauran energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia.
- PLN telah meresmikan PLTS terapung Cirata di Jawa Barat dengan kapasitas 192 MW, penanda komitmen PLN dalam meningkatkan bauran EBT, menjadikannya sebagai PLTS terapung terbesar di Asia Tenggara dan ketiga terbesar di dunia.
- PLN menargetkan porsi EBT sebesar 20,9 Gigawatt (GW) hingga 2030 sesuai dengan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030, di mana pembangkit EBT tersebut akan mencakup berbagai sumber termasuk hidro, tenaga surya, angin, biomassa, dan geothermal, dengan proyeksi pembangkit berbasis EBT mencapai 52% pada tahun 2030.
Membuat ringkasan dengan AI Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menimbang berkembangnya aspirasi dari internal partai yang mengusung pasangan Pramono Anung - Rano Karno di Pilgub Jakarta. Munculnya dinamika partai ini yang membuat Anies Baswedan batal diumumkan sebagai kandidat calon gubernur Jakarta.
Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengatakan muncul berbagai aspirasi dari kalangan internal PDIP agar partai mengusung para kader internal. "Aspirasi kita menjaring aspirasi yang disampaikan dari bawah itu ada namanya Rano Karno, ada namanya Ahok, betul enggak? ada namanya Adian, ada namanya Roni, ada namanya Eriko Sotarduga, ada namanya Prasetyo, ada namanya Andika bahkan, ya boleh," kata Djarot di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin (26/8).
Kendati demikian, Djarot menekankan, keputusan calon berada pada kuasa Megawati selaku Ketua Umum PDIP.
Keputusan Pilgub Jakarta berada di tangan Ketum karena merupakan kawasan strategis. "Itu adalah kewenangan dari Ibu Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum. Jadi, kita berikan sepenuhnya kepada Ibu Ketua Umum untuk menggunakan hak prerogatifnya," katanya.
Kans Anies Melaju Pilgub Jakarta Menipis
Anies Baswedan batal diumumkan menjadi calon gubernur Jakarta dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) hari Senin ini (26/8). Faktor utama penyebabnya adalah masih ada perdebatan di internal partai tersebut.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Katadata.co.id dari sejumlah sumber, beberapa anggota PDIP belum setuju dengan kebijakan partai untuk mencalonkan Anies. Bahkan, lantaran sangat alotnya perdebatan, beberapa anggota mengancam keluar dari partai besutan Megawati Soekarnoputri tersebut.
"Jadi tidak dapat diumumkan hari ini. Belum batal (pencalonan Anies oleh PDIP), tapi kemungkinan pengumumannya ditunda," kata seorang sumber Katadata.co.id, Senin (26/8).
Padahal, sebelumnya santer beredar kabar Anies akan diumumkan oleh DPP PDIP hari ini, bersama dengan sejumlah calon lainnya. Anies juga terlihat sudah tiba di kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat pukul 11.50 WIB.
Djarot Saiful Hidayat mengatakan Anies Baswedan bertemu dengan Rano Karno di Gedung B, Kantor DPP PDIP, Jakarta. Dia tidak mengetahui apakah Anies bertemu Megawati.
“Saya belum sempat ketemu Pak Anies. Jadi, saya belum bertanya langsung ke Pak Anies. Takut salah,” ucapnya.
Perihal kans Anies maju sebagai kepala daerah, ia mengatakan perlu menunggu satu hingga dua hari ke depan. “Sabarlah sedikit satu sampai dua hari,” kata dia.
Tersebar foto yang menunjukkan Anies Baswedan dan Rano Karno tengah duduk bersama di suatu ruangan. Anies tampak mengenakan kemeja bermotif tenun berwarna merah, sedangkan Rano Karno tampak mengenakan seragam PDIP berwarna merah dengan lambang banteng di sebelah kiri. Keduanya kompak melemparkan senyum ke arah kamera.
Sebelumnya, Juru Bicara Anies Baswedan, Angga Putra Fidrian, mengungkapkan bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta itu dijadwalkan ke Kantor DPP PDIP, Jakarta, pada Senin siang.
Meski begitu, Angga enggan menjelaskan lebih detail mengenai tujuan kunjungan Anies Baswedan ke markas partai berlambang banteng moncong putih itu. "Iya ke DPP, tetapi detailnya bisa ditanya ke PDIP," ujar Angga.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
