Sri Mulyani Sebut Soal Pembatasan BBM Subsidi 1 Oktober Belum Dibahas
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut belum ada pembahasan lebih lanjut mengenai rencana pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Ia juga menjelaskan bahwa isu pembatasan yang disebut akan dimulai 1 Oktober belum menjadi topik bahasan dalam rapat kabinet.
“Belum dibahas sampai saat ini,” kata Sri di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa (3/9).
Menkeu juga enggan memberikan keterangan lanjutan ihwal wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi untuk menghemat porsi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025 nantinya. Dia hanya mengatakan bahwa rancangan APBN 2025 masih dibahas oleh pemerintah dan DPR tidak mencantumkan ketentuan khusus ihwal pembatasan pembelian BBM subsidi.
“APBN 2025 sedang dengan DPR dan tidak ada pembahasan soal itu,” ujar Sri Mulyani.
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan, pengetatan pembelian BBM subsidi akan berjalan mulai 1 Oktober 2024.
Pemerintah sebelumnya mengatakan bakal melakukan pembatasan BBM subsidi pada 1 September nanti. Namun, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut termin 1 September merupakan waktu sosialisasi pembatasan BBM.
Bahlil menyebut, aturan pembatasan BBM subsidi ini akan berbentuk peraturan menteri (permen). Dia mengatakan subsidi BBM ini memang ditujukan bagi golongan masyarakat yang menerima, sehingga bagi pemilik kendaraan mewah jangan mengonsumsi.
“Iya, memang ada rencana begitu (1 Oktober). Karena begitu aturan pembatasan keluar, itu kan ada waktu untuk sosialisasi. Nah sosialisasi ini yang sekarang sedang saya bahas,” kata Bahlil saat ditemui di Gedung DPR RI pada Selasa (27/8).
