KPK Belum Tahu Keberadaan Kaesang, Bantah Beri Perlakuan Istimewa
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menyatakan belum mengetahui lokasi dari putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) Kaesang Pangarep. Saat ini, Kaesang tengah terseret dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi.
"Tidak. Tidak. kami enggak tahu di mana. Belum terinfo," kata Nawawi ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (3/9).
Nawawi pun membantah KPK memberi perlakuan khusus pada putra Presiden Jokowi itu. Ia menegaskan setiao orang di mata hukum sama. Meski dirinya bukan penyelenggara negara, namun Kaesang merupakan putra dari presiden.
"Melihat seorang Kaesang sebagai bukan penyelenggara negara, kita harus melihat Kaesang kaitannya dengan penyelenggaran negara gitu, Ada keluarganya," kata dia.
Nawawi mengatakan, telah memerintahkan Direktorat Gratifikasi dan Direktorat Pengaduan Laporan Masyarakat untuk melakukan klarifikasi pada Kaesang.
"Kaesang kan enggak bisa dianggap secara personal. Semua publik mengetahui bahwa Kaesang adalah... Apa? Bisa dilanjutin gitu kan? Sudah dipahami," kata dia.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, KPK perlu mengklarifikasi Kaesang sebagai penerima fasilitas atau barang tersebut. Pemanggilan itu, kata Alex, sesuai dengan prosedur yang berlaku di KPK.
"Kenapa kami membutuhkan penjelasan dari saudara Kaesang terkait hal ini? Karena kami menduga, patut diduga itu ada kaitannya dengan penyelenggara negara, kan kita tahu kan orang tua dari saudara Kaesang seperti itu." kata Alex
Adapun, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu terseret dugaan gratifikasi buntut penggunaan fasilitas jet pribadi Gulfstream G650ER milik perusahaan game online Garena yang berada di bawah naungan Sea Limited, perusahaan asal Singapura.
Aktivitas Kaesang saat itu menjadi sorotan lantaran terjadi bersamaan dengan heboh revisi Undang Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah di DPR.
Revisi itu disebut-sebut akan menguntungkan Kaesang. Namun, pengesahan revisi dibatalkan lantaran ada aksi besar-besaran dari kelompok masyarakat dan mahasiswa yang membuat pembahasan di DPR dihentikan.
