Jusuf Kalla Kritik Nadiem Jarang ke Daerah, Singgung Anies Baswedan
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla atau JK menyebut Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Mendikbudristek Nadiem Makarim tak memiliki pengalaman di bidang pendidikan, tetapi jarang melakukan kunjungan ke daerah.
Jusuf Kalla atau JK menyampaikan, kementerian pendidikan sebelumnya dipimpin oleh menteri yang memiliki latar belakang di bidang pendidikan. "Ada orang, the man behind the gun. Kalau di perusahaan, ada CEO,” kata JK dalam diskusi kelompok terumpun bertajuk ‘Menggugat Kebijakan Anggaran Pendidikan’ dikutip dari kanal YouTube TV Parlemen, Sabtu (7/9).
Ia menyebut nama Ki Hajar Dewantoro yang mendirikan taman siswa, Soemantri Brodjonegoro, Syarief Thayeb, Daoed Joesoef, Fuad Hassan, Juwono Sudarsono, Abdul Malik Fadjar, Muhadjir Effendy, Mohammad Nuh, dan Anies Baswedan.
“Semua ahli pendidikan,” kata Jusuf Kalla. "Ada kemudian Mas Nadiem, yang tidak mempunyai pengalaman guru, bidang pendidikan, tetapi tidak pernah datang ke daerah dan jarang ke kantor," ujar dia.
"Minta maaf ya, karena saya minta bertemu tetapi bertemu di apartemen. Saya katakan saja, supaya yang ke depan, jangan begitu memilih menteri. Berapa puluh pun anggaran (pendidikan), jika diberikan kepada CEO seperti ini, bagaimana bisa jadi," JK menambahkan.
Jusuf Kalla menyampaikan, sama seperti perusahaan, hal utama yang akan ia pikirkan dalam mencapai suatu tujuan atau program yakni memilih CEO. Setelah itu program dan anggaran.
“Anggaran bukan pertama. Orang dulu, lalu programnya apa. Apa yang ingin dicapai? Baru kemudian anggaran,” kata JK.
Pada kesempatan itu, ia juga menyinggung Menteri Keuangan Sri Mulyani agar tidak asal memotong anggaran. “Jangan sampai di daerah dipotong. Bahkan (anggaran) untuk guru pun ikut dipotong. Hal seperti ini tidak baik,” kata dia.
Sri Mulyani Indrawati sempat mengusulkan agar anggaran belanja wajib untuk pendidikan 20% dari belanja negara dikaji ulang. Dia mengusulkan anggaran belanja wajib untuk pendidikan bisa diambil dari pendapatan negara.
“Kami juga sudah membahasnya di Kementerian Keuangan. Ini cara mengelola APBN tetap patuh dengan konstitusi 20% setiap pendapatan harus untuk pendidikan,” kata Sri Mulyani saat rapat dengan Badan Anggaran DPR, Rabu (4/9).
Ia mengatakan, jika 20% diambil dari anggaran belanja, maka berpotensi mengganggu kebutuhan untuk pendidikan. “Anggaran belanja itu banyak ketidakpastian. Anggaran pendidikan bisa menjadi shortcut ya, menjadi naik turun,” ujar Sri Mulyani.
Ia mencontohkan pada pertengahan 2022, belanja negara harus naik karena subsidi energi melonjak yang disebabkan oleh kenaikan harga minyak dunia akibat konflik geopolitik. Hal itu menyebabkan anggaran pendidikan harus mengalami penyesuaian.
“Pada 2022, kenaikan harga minyak di Agustus-September. Tidak mungkin ada kenaikan Rp 200 triliun, kemudian 20% belanja pendidikan harus kemudian dibelanjakan semuanya dalam empat bulan,” kata Sri Mulyani.
Oleh karena itu, Sri Mulyani menilai perubahan sumber anggaran pendidikan tersebut penting agara menteri keuangan pada pemerintahan berikutnya dapat bergerak cepat dalam merespons kondisi ekonomi yang terus berubah, namun tetap patuh terhadap konstitusi.
