Mendag Zulhas Janji Pemerintahan Prabowo Tak Akan Seperti Era Orde Baru
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menjanjikan pemerintahan Prabowo Subianto tidak akan meniru sepenuhnya masa Orde Baru. Zulhas menjelaskan pemerintahan Prabowo akan mengombinasikan strategi pembenahan birokrasi yang dilakukan era Orba, Presiden Keenam Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden Joko Widodo.
Dengan kata lain, Zulhas menilai pemerintahan Prabowo akan lebih efektif dalam membenahi birokrasi pemerintahan. Sebab, Zulhas berpendapat birokrasi pemerintahan saat ini masih berbelit-belit.
"Artinya, pembenahan birokrasi pada pemerintahan Prabowo akan mengombinasikan fokus fungsional dan detail, sehingga birokrasi akan lebih efisien," kata Zulhas di Menara Kadin, Jakarta, Selasa (24/9).
Oleh karena itu, Zulhas menyampaikan pembenahan birokrasi pada pemerintahan Prabowo akan lebih menyeluruh. Ketua Umum Partai Amanat Nasionnal (PAN) ini mencontohkan kerumitan birokrasi pemerintah saat ini dengan banyaknya tingkatan jabatan Pegawai Negeri Sipil dari eselon I sampai III.
Di sisi lain, Zulhas menyarankan agar Prabowo memperkuat sistem pemerintahan untuk memperbaiki birokrasi. Salah satu penguatan yang dimaksud dalam bentuk meningkatkan penggunaan Kementerian Koordinator dalam menyelesaikan persoalan pemerintahan.
"Dengan demikian, permasalahan tersebut sudah selesai sebelum rapat yang dipimpin oleh presiden," ujarnya.
Untuk diketahui, jumlah kementerian pada susunan kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto dipastikan akan bertambah dibandingkan era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Beredar kabar Prabowo bakal membentuk 44 kementerian dari jumlah saat ini 34.
Kementerian Keuangan atau Kemenkeu telah mengantisipasi apabila ada penambahan jumlah kementerian pada era pemerintahan Prabowo Subianto. Keleluasaan untuk menambah kementerian tertulis dalam Rancangan Undang-Undang Kementerian Negara yang akan dibawa ke rapat Paripurna DPR.
“Kemenkeu sudah koordinasi dan harmonisasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,” kata Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono saat ditemui di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Rabu (11/9).
