Jokowi Akui Tak Bisa Lagi Urus Kebijakan Strategis, Kenapa Bisa Begitu?
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui dirinya tak dapat lagi meneken kebijakan strategis menjelang berakhirnya masa jabatan pada 20 Oktober 2024. Menurutnya, segala keputusan krusial dalam masa transisi ini akan diserahkan sepenuhnya kepada presiden terpilih Prabowo Subianto.
Jokowi menyampaikan sikap itu saat dirinya menjawab pertanyaan yang diajukan wartawan ihwal kemungkinan langkah Jokowi untuk membuka moratorium daerah otonomi baru. Pertanyaan itu diajukan berkaitan dengan rencana menjadikan Pantar Sebagai Kabupaten Baru di Nusa Tenggara Timur (NTT).
"Nanti ditanyakan ke presiden baru, ke pemerintahan baru. Saya ini tinggal tiga minggu, tidak boleh memutuskan hal-hal yang strategis," kata Jokowi seusai mengunjungi SMKN 1 Kalabahi, Kabupaten Alor, NTT pada Kamis (3/10).
Pemerintah Daerah (Pemda) NTT sejak 2010 hingga 2015 telah mengusulkan beberapa pembentukan daerah otonom baru. Namun sejauh ini pemerintah pusat belum menyetujui penetapan usulan pemekaran wilayah tersebut.
Sejumlah calon daerah otonom baru yang diusul ke pemerintah pusat itu adalah daerah otonom baru Adonara dimekarkan dari Kabupaten Flores Timur, Kota Maumere di Sikka dan daerah otonom baru Pantar di Alor.
Selain itu, usulan pemekaran wilayah juga mencakup daerah otonom baru Amanatun di Timor Tengah Selatan dan daerah otonom baru Sumba Selatan, Pahunga Lodu, Sumba Timur Jaya, hasil pemekaran dari Kabupaten Sumba Timur.
