Prabowo Mau Tambah Kementerian Jadi 46, Pakar Soroti Migrasi Kepegawaian

Ade Rosman
11 Oktober 2024, 17:26
Prabowo
ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/YU
Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Menteri Pertahanan yang juga presiden terpilih masa bakti 2024-2029 Prabowo Subianto (kanan) berbicara usai menghadiri Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR - DPD Tahun 2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Ringkasan

  • Film Alarum bergenre action thriller yang tayang perdana di Indonesia pada 17 Januari 2025.
  • Film ini dibintangi oleh Sylvester Stallone dan Scoot Eastwood sebagai pemeran utama, dan menceritakan kisah dua mantan agen mata-mata yang diburu karena rahasia yang mereka miliki.
  • Misi perburuan dipimpin oleh Chester (Sylvester Stallone), seorang agen CIA berdarah dingin yang berhasil menemukan dua eks mata-mata tersebut.
! Ringkasan ini dihasilkan dengan menggunakan AI
Button AI SummarizeMembuat ringkasan dengan AI

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Kementerian yang akan dipimpin Presiden terpilih Prabowo Subianto bisa saja bertambah. Menurut Dasco jumlah pasti kementerian dan lembaga masih dalam pembahasan. 

“Masih mau hitung finalisasinya jumlahnya berapa. Tetapi saya waktu kemudian jumlahnya ada sekitar-sekitar itu (46)," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (11/10).

Kabar itu semula muncul dari pembahasan mitra kerja alat kelengkapan dewan (AKD) di Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam pembahasan penyusunan AKD, DPR membuat simulasi jumlah komisi bertambah dari sebelumnya 11 menjadi 13 dengan simulasi 46 kementerian dan lembaga yang ada pada pemerintahan Prabowo. 

Dasco mengatakan, penambahan kementerian nantinya berkaitan dengan realisasi program Prabowo yang dijanjikan pada saat kampanye. "17 program aksi yang kemudian akan diimplementasikan kepada kementerian-kementerian, baik yang existing maupun kementerian yang dipecah menjadi kementerian baru," kata Dasco. 

Peneliti Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati mengatakan penambahan kementerian menjadi sekitar 46 tak mudah. Ia menilai proses reorganisasi birokrasi setelah penambahan dan pemecahan menjadi salah satu yang harus diperhatikan.

"Migrasi kepegawaian itu butuh proses karena menyangkut proses formasi jabatan baru, struktur manajemen baru, dan pola kerja baru," kata Wasisto saat dihubungi, Jumat (11/10).

Kendati demikian, ia menyebut penggemukan kabinet diharapkan dapat sejalan dengan semakin efektifnya mengatasi permasalahan yang ada. Menurut Wasisto, pemecahan fungsi kementerian induk mensyaratkan adanya pemecahan direktorat dari kementerian induk menjadi kementerian baru. 

Ia menyebut proses itu di satu sisi akan lebih memudahkan kerja pemerintah. “Akan lebih langsung gerak cepat dengan masalah yang ada," katanya.



Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

mobile apps preview
Reporter: Ade Rosman

Cek juga data ini

Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...