Prabowo Andalkan Hilirisasi Sumber Daya Alam untuk Hilangkan Kemiskinan

Presiden terpilih Prabowo Subianto bertekad menghilangkan kemiskinan di Indonesia saat ia telah resmi menjabat sebagai presiden. Salah satu cara yang ia nilai efektif adalah dengan mendorong hilirisasi sumber daya alam yang ada agar bisa dinikmati oleh rakyat.

"Saya telah menerima mandat dari rakyat Indonesia dengan tujuan utama untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia," kata Prabowo ketika memberi sambutan pada acara Repnas National Conference di Jakarta, Senin (14/10). 

Menurut dia, setelah mendapatkan mandat sebagai presiden, ia akan menjaga dan mengamankan kekayaan bangsa agar dapat dinikmati seluruh rakyat. Ketua Umum Partai Gerindra itu mengajak kepada para pengusaha yang tergabung pada Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) untuk bersama-sama membangun perekonomian di masa depan agar dapat tumbuh positif.

"Kekayaan kita harus kita urus dengan sebaik-baiknya, anak-anak kita harus makan dengan bergizi setiap hari. Hal ini membutuhkan kerja sama yang baik kita menjamin kehidupan rakyat lebih baik, lebih sejahtera, dan lebih adili. Tidak ada lagi kemiskinan di Indonesia," ujar Prabowo melalui video sambutan yang diputar pada acara tersebut.

Sementara itu, Ketua Repnas Anggawira mengatakan dalam lima tahun ke depan relawan akan bersama pemerintah ikut berperan menciptakan lapangan pekerjaan. Selain itu lanjut Anggawira, Repnas juga berkomitmen memperkuat ekonomi daerah dan membantu pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi 8 persen.

"Dalam lima tahun ke depan pimpinan Prabowo-Gibran Repnas akan terus memperkuat peran pengusaha muda dalam menciptakan lapangan kerja dan memperkuat ekonomi daerah serta menjadikan Indonesia mandiri dalam pangan dan energi," katanya.

Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengemukakan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia diperkirakan turun drastis dari empat persen menjadi 0,8 persen dalam satu dekade terakhir. "Ini juga masih menunggu hasil survei per September nanti. Bisa jadi nanti lebih rendah dibanding 0,8 persen," ujar Menko Muhadjir Effendy.