Profil Abdul Mu’ti, Calon Menteri Pendidikan Kabinet Prabowo dari Muhammadiyah
Buat ringkasan dengan AI
Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Mihammadiyah, Abdul Mu’ti, merupakan salah satu tokoh yang mendatangi kediaman presiden terpilih Prabowo di Jalan Kertanegara IV, Jakarta pada Senin (14/10). Ia diperkirakan akan memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Abdul Mu’ti lahir di Kudus pada 2 September 1968. Ia dikenal publik sebagai sekretaris Umum PP Muhammadiyah, menjabat bersama Ketua Umum Haedar Nashir pada periode 2022–2027.
Kiprah dalam organisasi Muhammadiyah telah dimulainya sejak tahun 2000. Ia pernah menjabat sebagai Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jateng periode 2000–2002, dilansir dari laman Muhammadiyah Jateng.
Kemudian menjabat sebagai Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah tahun 2002–2006. Selepas itu, ia melanjutkan sebagai Sekretaris Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah 2005–2010.
Hingga kemudian Abdul Mu’ti menjabat Sekum PP Muhammadiyah selama tiga periode 2010–2015 dan 2015–2022, hingga saat ini.
Ia juga aktif mengikuti organisasi dan komunitas internasional. Seperti British Council Advisory Board 2006–2008, Indonesia-United Kingdom Advisory Board (2007–2009), Executive Committee of Asian Conferenceof Religion for Peace (2010–2015), dan Indonesia—United States Council on Religion and Pluralism (2016–sekarang).
Abdul juga merupakan Ketua Umum Indonesia Conference on Religion and Peace (ICRP) untuk periode 2023-2028, dikutip dari laman Muhammadiyah Jakarta.
Selain bergerak dalam organisasi, Abdul Mu’ti juga merupakan seorang akademisi. Ia adalah Guru Besar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Dilansir dari situs UIN Jakarta, Abdul Mu’ti bergelar Prof. Dr. Abdul Mu’ti MED dan mengajar di program studi Pendidikan Agama Islam.
Abdul Mu’ti berfokus pada riset seputar konvergensi Muslim dan Kristen dalam pendidikan, kekerasan seksual di pesantren, pluralisme dalam pendidikan Muhammadiyah, dan masih banyak lagi.
Menjelang penyusunan cabinet Prabowo, muncul wacana Kemendikbudristek mencuat pada Kamis (26/9) lalu. Ketika itu, anggota Komisi X Dede Yusuf mengusulkan kementerian yang sekarang dipimpin Nadiem Makarim itu dipecah menjadi tiga.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda, mengonfirmasi isu pemecahan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Menurut Syaiful kementerian pendidikan sudah siap untuk dipisah ataupun disatukan karena sudah punya sejarah serupa sebelumnya.
“Ada opsi jadi dua, ada opsi jadi tiga pecahan. Tapi sekali lagi kementerian punya pengalaman baik dipecah maupun disatukan,” ujar Huda pada wartawan di DPR, Jakarta, Selasa (1/10).
