Wamenkeu Anggito Yakin Kabinet Gemuk Prabowo Tak Picu Risiko Berlebih ke APBN
Membuat ringkasan dengan AI
Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menyebut formasi 109 menteri dan wakil menteri di Kabinet Merah-Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto tidak akan memicu risiko signifikan terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Menurut Anggito, setiap anggaran kementerian sudah mendapat alokasi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
"Saya sudah cek, sudah diakomodir semua. Ada alokasinya dan sudah siap. Saya kira dari situ tidak ada risiko APBN," kata Anggito di Istana Merdeka Jakarta, Senin (21/10).
Anggito mengatakan penambahan jumlah pejabat diperlukan untuk memperbaiki dan mempercepat kinerja pemerintah dalam mencapai target yang ditetapkan. "Yang kita tuntut dengan tambahan menteri dan wakil menteri ini produktivitasnya dan kinerjanya bisa meningkat," ujar Anggito.
Presiden Prabowo Subianto kini dibantu oleh 109 menteri dan wakil menteri anggota Kabinet Merah-Putih di pemerintahan periode 2024-2029. Secara rinci, Prabowo memiliki 53 menteri dan kepala lembaga.
Komposisi menteri di Kabinet Merah-Putih terdiri dari 7 kementerian koordinator, 41 kementerian teknis dan 5 kementerian/lembaga di luar koordinasi kementerian koordinator. Selain itu, Kabinet Merah-Putih juga diramaikan oleh 56 wakil menteri.
Prabowo sebelumnya menjelaskan alasan kenapa kabinetnya menjadi lebih gemuk ketimbang formasi Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden RI ke-7 yang beranggotakan 34 Kementerian.
“Saya ingin bentuk pemerintahan persatuan yang kuat dan terpaksa koalisinya juga besar,” kata Prabowo di BNI Investor Summit 2024 di Jakarta pada Rabu (9/10).
Prabowo menegaskan bahwa dalam mengurus Indonesia dengan cakupannya besar membutuhkan jumlah menteri yang banyak. Belum lagi dengan sejumlah permasalahan yang akan dihadapi.
“Nanti dibilang kabinet Prabowo, kabinet gemuk. Negara kita besar bung! Negara kita luas sama dengan benua Eropa,” ujar Prabowo.
Lembaga riset Center of Economic and Law Studies (Celios) memperkirakan ada potensi pembengkakan anggaran negara hingga Rp 1,95 triliun dalam lima tahun ke depan. Kondisi ini terjadi karena Prabowo menyiapkan ratusan posisi menteri, wakil menteri, dan kepala badan dalam kabinetnya.
Angka triliunan tersebut belum termasuk beban belanja barang yang timbul akibat pembangunan fasilitas kantor atau gedung baru. Tidak hanya menjadi pemborosan fiskal, kabinet yang gemuk juga berpotensi memperlebar ketimpangan.
Peneliti Celios Achmad Hanif Imaduddin sebelumnya mengatakan meskipun gaji menteri relatif kecil dibandingkan jabatan lain, posisi ini dapat membawa dampak ekonomi yang luas. “Seperti kenaikan nilai saham perusahaan yang dimiliki oleh menteri yang dapat dilihat sebagai manfaat dari akses kekuasaan,” ujar Achmad di Jakarta, Kamis (17/10).
